Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA -Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kritik keras terkait lambannya respons terhadap serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya. Langkah-langkah mitigasi yang diambil dinilai terlambat oleh para ahli telematika dan masyarakat luas, memicu kekhawatiran akan keamanan data sensitif milik negara dan masyarakat.
Menurut Roy Suryo, pakar telematika yang terlibat dalam diskusi daring baru-baru ini, pemerintah seharusnya merespons serangan siber dalam hitungan jam, bukan hari, minggu, atau bahkan bulan. “Dalam menghadapi serangan siber, waktu respons sangat krusial. Tertunda 3 hari setelah kejadian dan baru membuat langkah mitigasi setelah 7 hari adalah tidak dapat diterima,” tegas Roy Suryo.
Insiden tersebut menyoroti kelemahan sistem keamanan cyber di Indonesia, di mana PDN Sementara Surabaya diserang menggunakan ransomware terbaru, Brain Cipher Ransomware. Peretas mengancam untuk merilis data yang disandera ke publik kecuali tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar dibayar.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa hanya 2 persen dari data di PDN Surabaya yang telah terbackup di PDN Batam, menambah kompleksitas masalah tersebut. Ini meningkatkan risiko kehilangan data yang tak ternilai harganya jika tebusan tidak dibayar atau jika data bocor ke publik.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejauh ini belum memberikan respons yang memadai terkait serangan ini. Roy Suryo menyoroti bahwa rencana mitigasi yang disusun dalam rapat parlemen dengan waktu 6 bulan dianggap terlalu lambat mengingat tingkat urgensi yang ada. “Jika rencana itu diterapkan, maka data milik negara dan masyarakat bisa saja sudah diobrak-abrik oleh para peretas,” ujarnya dengan nada prihatin.
Masyarakat pun mulai mengajukan tuntutan untuk bertanggung jawab atas kebocoran data yang disebabkan oleh serangan ini. “Ada potensi besar untuk aksi protes massal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas insiden PDN Sementara ini,” tambah Roy Suryo.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan sistem keamanan cyber nasional dan respons cepat dalam menghadapi ancaman serangan siber. Dalam era digital yang semakin kompleks, keamanan data menjadi kunci utama untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pun menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan keamanan data yang lebih baik di masa depan.
(N/014)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL