RI Siapkan Impor 100 Ribu Tabung CNG untuk Gantikan LPG 3 Kg
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan rencana impor sekitar 100 ribu tabung compressed natural gas (CNG)
EKONOMI
SURABAYA -Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kritik keras terkait lambannya respons terhadap serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya. Langkah-langkah mitigasi yang diambil dinilai terlambat oleh para ahli telematika dan masyarakat luas, memicu kekhawatiran akan keamanan data sensitif milik negara dan masyarakat.
Menurut Roy Suryo, pakar telematika yang terlibat dalam diskusi daring baru-baru ini, pemerintah seharusnya merespons serangan siber dalam hitungan jam, bukan hari, minggu, atau bahkan bulan. “Dalam menghadapi serangan siber, waktu respons sangat krusial. Tertunda 3 hari setelah kejadian dan baru membuat langkah mitigasi setelah 7 hari adalah tidak dapat diterima,” tegas Roy Suryo.
Insiden tersebut menyoroti kelemahan sistem keamanan cyber di Indonesia, di mana PDN Sementara Surabaya diserang menggunakan ransomware terbaru, Brain Cipher Ransomware. Peretas mengancam untuk merilis data yang disandera ke publik kecuali tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar dibayar.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa hanya 2 persen dari data di PDN Surabaya yang telah terbackup di PDN Batam, menambah kompleksitas masalah tersebut. Ini meningkatkan risiko kehilangan data yang tak ternilai harganya jika tebusan tidak dibayar atau jika data bocor ke publik.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejauh ini belum memberikan respons yang memadai terkait serangan ini. Roy Suryo menyoroti bahwa rencana mitigasi yang disusun dalam rapat parlemen dengan waktu 6 bulan dianggap terlalu lambat mengingat tingkat urgensi yang ada. “Jika rencana itu diterapkan, maka data milik negara dan masyarakat bisa saja sudah diobrak-abrik oleh para peretas,” ujarnya dengan nada prihatin.
Masyarakat pun mulai mengajukan tuntutan untuk bertanggung jawab atas kebocoran data yang disebabkan oleh serangan ini. “Ada potensi besar untuk aksi protes massal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas insiden PDN Sementara ini,” tambah Roy Suryo.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan sistem keamanan cyber nasional dan respons cepat dalam menghadapi ancaman serangan siber. Dalam era digital yang semakin kompleks, keamanan data menjadi kunci utama untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pun menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan keamanan data yang lebih baik di masa depan.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan rencana impor sekitar 100 ribu tabung compressed natural gas (CNG)
EKONOMI
BANGKALAN Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Bangkalan Bersatu menggeruduk kantor DPRD Bangkalan, Senin (18/5/2026). Mer
PEMERINTAHAN
MANDAILING NATAL Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 3,2 mengguncang wilayah Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, pada Senin
PERISTIWA
JAKARTA Suasana hangat dan penuh kebahagiaan mewarnai resepsi pernikahan Anselmus Agung Sulaksana dan Tri Sony Saragih yang digelar di J
NASIONAL
SEMARANG Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah mendorong civitas akademika dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNN
PENDIDIKAN
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa percepatan pemulihan d
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim gabungan lintas instansi yang dipimpin Den Intel Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) I Belawan berhasil menggagalkan upaya penyel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau progres
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selesai menjalani pemeriksaan oleh Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merespons santai desakan sejumlah pihak yang menyarankan dirinya mundur dari jabatan
EKONOMI