Aduan ASN Mandek 6 Bulan, Medlin Command Center Bikin Penanganan Tuntas 2 Pekan
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
JAKARTA -Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan dismissal atas hasil sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, langkah selanjutnya adalah proses sidang pembuktian. Sidang ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin, 27 Mei mendatang, dan berlangsung selama 4-5 hari ke depan.
Agenda dan Tahapan Sidang PembuktianJubir MK, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa sidang pembuktian akan dibagi menjadi tiga panel, seperti pada sidang pemeriksaan sebelumnya. Pada tahap pembuktian, pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli dengan jumlah yang dibatasi. Fajar menjelaskan bahwa para pihak harus memperhatikan panel yang bertanggung jawab pada tahap sebelumnya, karena sidang pembuktian akan kembali disidangkan oleh panel yang sama.
Jumlah Perkara yang DilanjutkanDari total 297 perkara Pileg 2024 yang diterima oleh MK, 207 di antaranya telah dinyatakan sebagai putusan dismissal. Namun, dari jumlah tersebut, terdapat 16 perkara yang dinilai perlu dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Selain itu, ada 90 perkara lain yang juga akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian tanpa melalui putusan dismissal. Dengan demikian, total ada 106 perkara yang akan terus diproses melalui sidang pembuktian.
KesimpulanSidang pembuktian Pileg 2024 akan menjadi tahapan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan. Proses ini akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan klaim dan argumennya di hadapan MK. Dengan demikian, keputusan akhir yang diambil oleh MK akan didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan selama proses sidang pembuktian.
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL