Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
Jakarta – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan dimulai pada April 2025, meski masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang harus ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa keputusan ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.
“Bisa saja April, kita kan masih menunggu. Perpresnya kan masih belum ditandatangani,” ujar Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025). Rini juga menyebut bahwa proses pemindahan ASN ini membutuhkan penataan ulang data ASN, terutama terkait kementerian-kementerian baru yang kini berjumlah 48 setelah sebelumnya hanya 34 kementerian.
“Kami harus mendata ulang siapa saja yang akan dipindah, mengingat ada perubahan jumlah kementerian,” kata Rini. Selain itu, desain hunian di IKN yang awalnya disesuaikan untuk 34 kementerian juga perlu disesuaikan kembali dengan jumlah kementerian yang baru.
Meskipun persiapan terus berjalan, Rini mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menyentuh proses pemindahan ASN ke IKN secara menyeluruh karena sedang sibuk dengan penataan kepegawaian di kementerian baru. Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengonfirmasi bahwa pemindahan ASN yang semula direncanakan mulai Januari 2025, akhirnya ditunda hingga April 2025, setelah Lebaran.
(christie)
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL