JAKARTA – Presiden inDrive Mark Loughran mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan komunikasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas regulasi yang akan menegaskan status pengemudi ojek online (ojol) sebagai pekerja. Hal ini terkait dengan tuntutan untuk mengubah status pengemudi ojol dari mitra menjadi pekerja formal yang dilindungi oleh aturan ketenagakerjaan.
Mark Loughran menjelaskan bahwa selama ini inDrive menerapkan sistem kemitraan dengan pengemudi, namun pihaknya tetap berupaya untuk menciptakan regulasi yang memberikan manfaat bagi pengemudi dan juga aplikator. "Kita terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan kementerian terkait untuk melaksanakan aturan yang bisa memberikan benefit serta dampak positif bagi aplikator dan komunitas driver," ujarnya dalam bincang media di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Menurut Mark, tuntutan perubahan status pengemudi ojol menjadi pekerja muncul akibat banyaknya platform yang tidak memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi. Potongan komisi yang besar serta ketentuan bonus yang kaku menjadi keluhan yang sering terdengar. Berbeda dengan itu, inDrive memiliki kebijakan komisi yang lebih rendah, dengan 90 persen dari tarif yang didapatkan pengemudi diberikan sebagai komisi dalam bentuk uang tunai.
Baca Juga:
"Para mitra kami masih menikmati penghasilan yang lebih, jadi mereka tidak perlu meminta status menjadi pekerja. inDrive memberikan kebebasan kepada mereka, dan itu adalah nilai yang kami hargai," tambah Mark.
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
