JAKARTA – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah rancangan aturan yang memungkinkan perwira TNI menduduki jabatan-jabatan sipil di luar pos-pos yang selama ini diatur dalam undang-undang.
Anggota Komisi I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanudin memberikan pandangan kritis terhadap rencana tersebut.
Baca Juga:
Hasanudin khawatir bahwa kebijakan ini akan membawa kembali praktik dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
Menurutnya, meski memungkinkan bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil, hal tersebut harus dilakukan secara selektif dan tidak sembarangan.
Baca Juga:
"Kekhawatiran bahwa dengan ditempatkannya para perwira di lembaga atau kementerian menurut hemat saya tidak relevan lagi kalau dihubungkan akan kembalinya kepada dwifungsi," ujarnya dalam rapat tersebut yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Senin (3/3/2025).
Hasanudin juga menambahkan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil seharusnya tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Justru menurut saya pribadi, saya takutkan adalah kasihan kepada PNS-nya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasanudin menegaskan bahwa penempatan perwira TNI di jabatan sipil harus dilakukan dengan seleksi yang ketat.
Jika suatu jabatan membutuhkan seorang perwira TNI, maka penempatan tersebut harus berdasarkan permintaan dari lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan harus sesuai dengan kemampuan personel militer tersebut.
"Boleh saja sebuah jabatan diisi oleh militer, tetapi harus selektif.
Saya sepakat menempatkannya, saya sepakat misalnya dia memang sangat dibutuhkan dan sesuai permintaan menterinya. Ketiga, juga harus kapabel," terang Hasanudin.
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
