Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa waktu lalu.
Kedua tokoh yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu itu, datang didampingi pengacara mereka, Elida Netti.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut, Jokowi menyampaikan harapannya agar Polda Metro Jaya mempertimbangkan kemungkinan restorative justice (keadilan restoratif) bagi Eggi dan Damai.Baca Juga:
"Ya, telah hadir, bersilaturahmi Bapak Prof. Eggi Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis ke rumah saya," kata Jokowi saat ditemui di Solo, Rabu (14/1).
Jokowi menekankan bahwa keputusan akhir terkait restorative justice sepenuhnya berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
"Dari pertemuan silaturahmi itu, ya semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan penyidik untuk kemungkinan restorative justice. Itu kan kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya," ujarnya.
Meski pertemuan ini memicu polemik di publik, Jokowi memilih tidak menanggapi pertanyaan terkait apakah Eggi dan Damai menyampaikan permintaan maaf, maupun kemungkinan penghentian perkara.
"Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan," kata Jokowi.
Ia menambahkan bahwa segala kelanjutan kasus akan ditangani oleh pihak pengacara kedua tersangka.
"Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau," imbuh Jokowi.
Pertemuan ini menjadi sorotan publik karena dinilai sebagian kalangan sebagai upaya dua tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum, sementara sebagian lainnya menilai sebagai bentuk peringatan atau klarifikasi terhadap tuduhan yang berkembang.*
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keu
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik te
NASIONAL