Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal menanggapi isu pemalakan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terjadi di kawasan industri atau sekitar pabrik.
Isu pemalakan ini sempat menjadi keluhan sejumlah pengusaha yang merasa terganggu oleh tindakan tersebut.
Dalam konferensi pers virtual pada Selasa (4/3/2025), Said Iqbal menegaskan bahwa pemalakan tidak dibenarkan.
Namun, ia menyarankan pengusaha untuk tidak terlarut dalam permasalahan tersebut dan segera melaporkan tindakan pemalakan kepada pihak berwenang.
"Yang nggak boleh mengutip. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya harus laporkan ke polisi.
Atau sebelum laporan ke polisi, ke tingkat RT/RW dulu lah, karena Anda kan usaha di situ. Jangan ribut terus.
Saran kami RT/RW. Kemudian kalau tidak bisa baru polisi," ujar Said Iqbal.
Said Iqbal menambahkan bahwa pengusaha sebaiknya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya pemalakan.
Menurutnya, pemalakan terjadi karena kurangnya keterhubungan antara pabrik dan lingkungan di sekitarnya.
"Oleh karena itu bangunlah hubungan dengan lingkungan, agar kalau sudah terbangun tidak ada kutipan. Kutipan ini terjadi karena dana CSR dari ruko atau pabrik kecil atau pun pabrik-pabrik di luar kawasan tidak terbangun," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sekecil apa pun bantuan atau sumbangan yang diberikan dengan ikhlas, seperti pada perayaan agama atau peringatan 17 Agustus, biasanya akan diterima oleh masyarakat sekitar.
Namun, yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan pemalakan atau kutipan paksa.
Selain itu, Said Iqbal mengingatkan pengusaha untuk menyadari bahwa mereka menjalankan usaha di tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengusaha membeli tanah dengan harga murah dan harus memberikan timbal balik kepada lingkungan.
"Tapi pengusaha sadar diri lah, Anda berusaha di tanah mereka kok. Dulu Anda kan beli tanahnya rumah.
Yang bangun ruko, pabrik, beli tanahnya murah. Mereka sudah kehilangan tanah-tanah itu," katanya.
Dengan saling memahami dan membangun hubungan yang harmonis, Said Iqbal berharap masalah pemalakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat sekitar.
(dc/p)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL