Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Dody dalam wawancaranya di kantin Kementerian PU, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Menurut Dody, pemindahan ASN ke IKN hanya akan terlaksana apabila mendapatkan persetujuan dari Presiden. Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini, belum ada arahan dari Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengenai hal ini. “Kita nunggu arahan Presiden lewat PAN-RB. Sampai sekarang belum ada aba-aba dari Bu MenPAN (RB),” ujar Dody.Meskipun demikian, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN terus berjalan dengan cepat untuk mendukung persiapan pemindahan ASN. Pembangunan infrastruktur yang terus dikebut ini diharapkan dapat memadai kebutuhan dasar para ASN yang nantinya akan ditempatkan di ibu kota baru.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga menambahkan bahwa saat ini Kementerian PU tengah fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur yang sudah ada. “Kita menyelesaikan saja apa yang sudah ada,” kata Diana. Ia menekankan bahwa Kementerian PU berkomitmen untuk mempercepat pembangunan yang sudah direncanakan untuk IKN.Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini juga menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN masih menunggu kesiapan internal masing-masing kementerian. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Jumlah kementerian yang awalnya 34 kini bertambah menjadi 48, dengan beberapa kementerian dipecah menjadi dua hingga tiga unit. “Jadi, tentunya kami masih menunggu mereka settle (menyelesaikan) dulu dengan kategori internalnya,” ujar Rini.Dengan adanya tantangan dalam penyelesaian internal kementerian, serta kebutuhan akan kesiapan infrastruktur yang lebih matang, pemindahan ASN ke IKN diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih lama. Pemerintah pun terus memastikan bahwa IKN akan menjadi kota yang siap dihuni sebelum memulai proses pemindahan ASN. (JOHANSIRAIT)
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL