Sosialisasi KUHP Nasional di Bali, Kanwil Kemenkum Tekankan Hukum Pidana Berkeadilan
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
BANDAH ACEH - Wakaf tidak hanya sekadar amal ibadah, tetapi juga instrumen sosial dan ekonomi yang dapat menggerakkan kesejahteraan umat.
Hal itu disampaikan oleh Ustadz Dr. Jalaluddin, MA, AWP, CWC, dalam pengajian rutin Ahad Subuh di Masjid Taqwa Muhammadiyah Banda Aceh, Minggu, 9 November 2025.
Dalam ceramah bertema "Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Dr. Jalaluddin menegaskan pentingnya memahami wakaf sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang bersifat produktif dan berkelanjutan.Baca Juga:
"Wakaf bukan hanya ibadah, tetapi juga strategi ekonomi umat. Jika dikelola dengan profesional, ia bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya di hadapan jamaah.
Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 92, yang menegaskan bahwa kebaikan sejati terletak pada kesediaan seseorang menafkahkan harta yang dicintainya demi kemaslahatan umat.
Menurutnya, konsep wakaf sejatinya adalah menahan harta agar manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat luas.
Namun, ia menilai praktik wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional dan konsumtif.
Banyak aset wakaf hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, madrasah, atau makam, tanpa pengelolaan produktif.
"Banyak tanah wakaf yang mangkrak karena tidak dikelola secara ekonomi. Padahal, kalau dikelola profesional, hasilnya bisa menopang pendidikan dan kesejahteraan umat," kata Jalaluddin.
Ia mencontohkan beberapa negara seperti Inggris dan negara Eropa lainnya yang telah lama menerapkan konsep serupa dengan manajemen modern.
Lembaga-lembaga pendidikan besar mereka berdiri dari dana wakaf produktif yang dikelola secara profesional dan transparan.
Ustaz Jalaluddin menekankan perlunya nazir (pengelola wakaf) yang profesional, bukan hanya memahami aspek administratif, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan ekonomi.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
