Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, melakukan kunjungan ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenko PMK dan BNPB dalam upaya meningkatkan kemampuan antisipasi dan penanganan bencana di Indonesia.
Kehadiran Pratikno disambut langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menangani bencana, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB tetapi juga melibatkan berbagai kementerian lainnya.
“Saya mengunjungi BNPB agar Kemenko PMK bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, menavigasi, mengkoordinasikan, juga saling membantu antara Kementerian/Lembaga satu dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka untuk menjalankan tugasnya,” kata Pratikno di hadapan para pegawai BNPB.
Pratikno menekankan bahwa penanganan bencana memerlukan pendekatan holistik. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), edukasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan di daerah. “Kita harus selalu siap siaga. Tadi kita mendiskusikan, mereview, bagaimana untuk terus menjaga dan meningkatkan kemampuan BNPB dalam mencegah dan mengantisipasi bencana,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Pratikno juga menegaskan komitmennya untuk membantu BNPB dalam mengkoordinasikan penanganan bencana yang melibatkan kementerian dan lembaga lain. “Saya menyampaikan kepada Pak Kepala BNPB bahwa Menko PMK siap untuk ditugasi, mengkoordinasikan, hal-hal agar kemampuan kita dalam menurunkan risiko bencana itu bisa semaksimal mungkin,” ujarnya.
Kunjungan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi isu bencana yang kian mendesak, terutama mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan populasi yang padat dan banyak daerah yang terletak di zona rawan, langkah-langkah preventif menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat.
Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup pelatihan, penyediaan alat dan infrastruktur yang memadai, serta penguatan sistem informasi untuk peringatan dini bencana.
Melalui sinergi yang kuat antara Kemenko PMK dan BNPB, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan bencana di masa mendatang. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi rakyatnya dan mengurangi dampak bencana yang sering kali membawa kerugian besar, baik dari segi materi maupun nyawa.
P
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL