Kemenhub Respons Rencana Aksi Demo Ribuan Pengemudi Ojol dan Kurir di Jabodetabek

JABODETABEK –Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek pada Kamis (29/8). Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui rencana aksi tersebut dan meminta semua pihak terkait, terutama aplikator, untuk memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi dan memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kami telah meminta aplikator untuk memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi ini dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Adita saat dihubungi detikcom, Rabu (28/8/2024). Adita menegaskan bahwa Kemenhub mendukung dialog dan penyelesaian yang konstruktif untuk mengatasi keluhan para pengemudi.

Namun, Adita juga menyebutkan bahwa tuntutan para pengemudi terkait tarif antar barang lebih merupakan ranah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurutnya, Kemenhub akan fokus pada peran dan tanggung jawabnya terkait transportasi dan peraturan yang berlaku di sektor ini.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Aliran Dana Proyek Jalan Sumut hingga ke Pejabat dan APH
• Pemkab Kuansing Siapkan Tiket Berbayar untuk Penonton Pacu Jalur, Ini Alasannya

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengonfirmasi bahwa aksi ini akan berlangsung secara damai. “Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia hormati dan dukung aksi damai selagi tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kami melaksanakan aksi ini sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang merasa tertekan oleh kebijakan perusahaan dan pemerintah,” ujar Igun.

Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 500 hingga 1.000 peserta. Para pengemudi ojol dan kurir menuntut adanya legal standing yang jelas untuk profesi mereka. Mereka mengklaim bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas, perusahaan aplikasi dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mitranya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Baca Juga:

• Distanbun Aceh Tegaskan Larangan Jual Karet Mentah ke Luar Daerah
• PPATK: Ada Dokter hingga Pegawai BUMN di Daftar Penerima Bansos

“Tanpa adanya legal standing yang jelas, perusahaan aplikasi bisa bertindak semena-mena. Hal ini memicu berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” tegas Igun. Para peserta aksi juga dijadwalkan untuk melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan Kantor perusahaan aplikasi.

Di sisi lain, Kemenaker juga merespons rencana aksi ini dan menyarankan agar semua pihak melakukan dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan yang adil. Sementara itu, Kemenhub meminta semua aplikator untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat dan menyerap aspirasi mitra mereka dengan serius.

Dalam konteks ini, Kemenhub menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi perkembangan situasi dan mendorong penyelesaian yang konstruktif. “Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu layanan publik,” tutup Adita.

Aksi ini menjadi sorotan karena mencerminkan ketegangan antara pengemudi ojol, perusahaan aplikasi, dan pemerintah dalam mengatasi berbagai isu terkait tarif, kondisi kerja, dan regulasi. Di tengah dinamika ini, peran semua pihak dalam mencari solusi yang adil dan efektif sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem transportasi daring.

(N/014)