Viral Joget Pakai Seragam Dinas, Tiga Personel Satpol PP dan WH Bireuen Jalani Pemeriksaan
BIREUEN Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh
NASIONAL
YOGYAKARTA -Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) memasang spanduk dengan tulisan “Pratikno Dilarang Masuk” di lantai 4 Gedung Fisipol, yang memicu perhatian publik dan komentar dari berbagai pihak. Aksi ini menjadi sorotan setelah beberapa spanduk serupa juga muncul di berbagai sudut Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, menampilkan pesan-pesan seperti #TolakPolitikDinasti, #DaruratDemokrasi, dan #YangPatahHilangTumbuhDemokrasi.
Spanduk-spanduk tersebut dipasang pada Senin pagi, 26 Agustus 2024, dan langsung menarik perhatian. Selain mengekspresikan penolakan terhadap sosok yang dilarang masuk, mahasiswa juga menggunakan spanduk untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap situasi politik saat ini. Aksi ini seolah mencerminkan kekhawatiran mereka tentang dinamika politik yang mempengaruhi kehidupan kampus dan demokrasi secara umum.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, yang kebetulan tengah berada di Fisipol UGM untuk menghadiri acara, memberikan tanggapan atas aksi tersebut. Ganjar terlihat terkejut dengan tindakan mahasiswa tersebut dan mengungkapkan rasa herannya. “Kok ndak boleh, kan ngajar di sini beliau (Pratikno). Kenapa ada bentangan spanduk?” ujar Ganjar saat ditemui di lokasi.
Ganjar mengacu pada Pratikno, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sebelumnya merupakan Rektor UGM dan juga dikenal sebagai guru besar di Fisipol UGM. Tindakan mahasiswa memasang spanduk dengan pernyataan menolak kehadiran Pratikno mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap sosok yang memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan dan juga keterlibatannya dalam kampus.
Meskipun merasa terkejut, Ganjar menekankan pentingnya mendengarkan suara kritis dari mahasiswa. “Ya sama lah. Sikap kritis itu, ya, didengarkan,” tambahnya, menunjukkan bahwa meskipun tidak sepakat dengan metode yang digunakan, ia menghargai hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mereka.
Aksi mahasiswa ini dapat dilihat sebagai bentuk protes terhadap isu-isu yang mereka anggap penting, terutama terkait dengan politik dinasti dan demokrasi di Indonesia. Spanduk-spanduk yang dipasang merupakan bagian dari upaya mereka untuk menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap masalah-masalah tersebut.
Sementara itu, Pratikno, sebagai mantan Rektor UGM yang sekarang memegang posisi kunci di pemerintahan, mungkin melihat aksi ini sebagai refleksi dari ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan mahasiswa dan publik terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun demikian, mahasiswa tetap berharap agar suara mereka didengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan politik dan administratif.
(N/014)
BIREUEN Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Menurut d
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video pengakuan seorang juru parkir (jukir) perempuan di Kota Medan yang menyebut harus membayar setoran kepada organisasi
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyaraka
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik rencana pelaksanaan Peringatan Hari Anak yang akan digelar Lion Club pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap kunjungan delegasi Hyejeon University dari Korea Selatan tidak hanya menjadi mom
PEMERINTAHAN
LOMBOK BARAT Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar penyajian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar
NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi pembayaran insentif guru nonASN dan Tambahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya langkah pengecekan terhadap sejumlah laporan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gi
HUKUM DAN KRIMINAL