Pemerintah Prabowo Rencanakan Penarikan Utang Baru Rp775,9 Triliun untuk APBN 2025

JAKARTA -Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk menarik utang baru sebesar Rp775,9 triliun pada tahun 2025, sebagai bagian dari strategi untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana ini diumumkan seiring dengan upaya pemerintah untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pembiayaan utang netto sebesar Rp775,9 triliun akan difokuskan pada proyek-proyek yang mendukung transformasi ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Proyeksi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 37,82% hingga 38,71% dari PDB, sementara rasio pendapatan negara terhadap PDB direncanakan sebesar 12,32%.

“Dengan pengelolaan utang yang cermat dan terukur, pemerintah memastikan APBN tetap sehat, kredibel, dan berkesinambungan,” ujar Ferry Irawan dalam keterangan resminya. Penarikan utang ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat belanja negara dengan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah menegaskan bahwa belanja non-prioritas, terutama belanja barang, akan terus diefisienkan. Sebaliknya, belanja modal akan diprioritaskan untuk mendukung transformasi ekonomi. Subsidi dan program perlindungan sosial (Perlinsos) akan diarahkan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Penguatan program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan mendatang juga menjadi salah satu fokus utama.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir Juli 2024 telah turun menjadi 38,68%. Angka ini masih berada di bawah batas aman 60% yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Lembaga internasional memprediksi bahwa rasio utang ini akan membaik di tahun-tahun mendatang.

Secara struktural, utang pemerintah Indonesia tergolong sehat. Profil jatuh tempo utang per akhir Juli 2024 terbilang aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo mencapai 8 tahun. Komposisi utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang mencakup 70,49% dari total utang, SBN valuta asing sebesar 17,27%, dan pinjaman sebesar 12,24%.

Kepemilikan SBN domestik terdiri dari lembaga keuangan sekitar 39,6%, Bank Indonesia 24,3%, investor asing 14,0% (termasuk kepemilikan pemerintah dan bank sentral asing), investor individu 8,7%, serta institusi domestik lainnya. Struktur utang ini menunjukkan diversifikasi dan manajemen yang hati-hati dalam pengelolaan utang negara.

Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang hati-hati, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan ekonomi jangka panjang dan menjaga stabilitas fiskal, sambil memastikan bahwa utang yang diambil dapat digunakan secara produktif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(N/014)