Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
BITVONLINE.COM –Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 membawa harapan baru bagi banyak pencari kerja, terutama terkait dengan besaran gaji dan tunjangan yang ditawarkan oleh berbagai instansi pemerintah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) telah mencantumkan informasi mengenai rentang penghasilan sesuai dengan kelas jabatan, memberikan gambaran yang jelas tentang potensi penghasilan bagi calon pegawai negeri.
Dalam seleksi CPNS 2024, beberapa instansi kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah menawarkan tunjangan kinerja (tukin) yang sangat menarik. Berikut adalah daftar instansi yang dikenal memiliki tunjangan tertinggi, yang bisa menjadi pertimbangan bagi para pelamar:
1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
Sebagai salah satu pemda yang menawarkan tunjangan kinerja tertinggi di Indonesia, Pemprov DKI Jakarta memimpin dalam hal ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022, tunjangan beban kerja untuk pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat terendah seperti kepala subbagian SMAN/SMKN mencapai Rp 2.125.000 per bulan. Sementara itu, tunjangan prestasi kerja tertinggi diterima oleh sekretaris daerah (sekda), yang mencapai Rp 127.710.000 per bulan, sesuai dengan kelas jabatan 17.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Ditjen Pajak di bawah Kemenkeu juga dikenal memiliki tunjangan kinerja yang sangat tinggi. Mengacu pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 37 Tahun 2015, tukin terendah untuk jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan 4 adalah Rp 5.361.800. Di sisi lain, tukin tertinggi diterima oleh pejabat struktural eselon I dengan peringkat jabatan 27, yakni Rp 117.375.000 per bulan.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
Kemenkumham juga menonjol dengan tunjangan kinerja yang cukup signifikan. Menurut Peraturan Menkumham Nomor 22 Tahun 2022, tukin terendah untuk jabatan pramubakti (kelas jabatan 3) sebesar Rp 2.898.000, sedangkan menteri menerima tunjangan tertinggi sebesar Rp 49.860.000 per bulan.
4. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kementerian Keuangan, yang membuka total 1.230 formasi CPNS pada 2024, menawarkan tunjangan kinerja yang bervariasi. Tukin di Kemenkeu berkisar antara Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 27, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 156 Tahun 2014.
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian PUPR, yang membutuhkan 26.319 calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024, juga menawarkan tunjangan kinerja yang menarik. Tukin di Kementerian PUPR mencapai Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1 dan Rp 41.550.000 untuk kelas jabatan 17, sesuai dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2024.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP termasuk salah satu instansi dengan tunjangan kinerja yang tinggi. Tukin di BPKP berkisar antara Rp 2.575.000 hingga Rp 41.550.000, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 34 Tahun 2023. Pada 2024, BPKP menyediakan total 831 formasi CPNS.
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK memberikan kesempatan kepada lulusan sarjana terapan (D4) dan sarjana (S1) dengan menyediakan total 154 formasi CPNS 2024. Berdasarkan Perpres Nomor 188 Tahun 2014, tunjangan kinerja di BPK berkisar antara Rp 1.540.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp 41.550.000 untuk kelas jabatan 17.
8. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung juga menawarkan tunjangan kinerja yang signifikan dengan menyediakan total 4.940 formasi CPNS pada 2024. Besaran tukin di MA mencapai Rp 1.938.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp 37.560.000, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2020.
Para pelamar CPNS 2024 dapat mempertimbangkan informasi ini untuk memilih instansi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Besaran tunjangan kinerja dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pilihan karier di sektor publik. Selalu pastikan untuk memeriksa detail lebih lanjut mengenai formasi dan persyaratan di situs resmi SSCASN atau instansi terkait.
(N/014)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL