JAKARTA -Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran nasional yang dinilai berpotensi menghambat perdagangan dan akses investasi asing.
Hal ini tertuang dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis akhir Maret 2025 oleh United States Trade Representative (USTR).
Baca Juga:
Dalam laporan tersebut, AS menilai kebijakan sistem pembayaran Indonesia seperti Quick Response Indonesian Standard (QRIS), batasan kepemilikan asing di perusahaan pembayaran, serta penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), menjadi hambatan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk masuk dan bersaing secara adil di pasar domestik.
"Perusahaan-perusahaan AS khawatir karena kurangnya konsultasi internasional saat proses perumusan kebijakan QR BI. Mereka tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau memastikan interoperabilitas dengan sistem global," tulis USTR, Sabtu (19/4/2025).
Baca Juga:
Selain itu, kebijakan pembatasan kepemilikan asing, seperti maksimum 49% saham dengan hak suara di perusahaan pembayaran front-end, dan hanya 20% di operator sistem infrastruktur pembayaran back-end, dinilai mempersempit ruang investasi asing.
USTR juga menyoroti kewajiban pemrosesan transaksi debit-kredit domestik melalui switch GPN, yang mewajibkan perusahaan asing bermitra dengan entitas lokal, serta transfer teknologi sebagai syarat mutlak.
Pemerintah AS juga mengkritik pembatasan kepemilikan bank maksimal 40% untuk pemegang saham tunggal, termasuk investor asing, yang diatur dalam POJK No. 56/03/2016, serta kebijakan pembatasan kepemilikan asing di lembaga pelaporan kredit dan perusahaan pemrosesan transaksi lainnya.
Isu ini turut menjadi pembahasan dalam negosiasi bilateral menyangkut tarif impor resiprokal yang dicanangkan Presiden Donald Trump.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah RI telah menanggapi masukan AS dengan mengoordinasikan hal ini bersama OJK dan BI.
"Pemerintah terbuka untuk diskusi dan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait, termasuk soal sistem pembayaran yang menjadi perhatian pemerintah AS," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang diunggah melalui kanal YouTube Perekonomian RI.
Airlangga belum merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil, namun memastikan bahwa pemerintah Indonesia mendorong hubungan dagang yang adil dan seimbang.*
(d/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal