Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan rencana ambisius pemerintah untuk mencetak 5.000 ahli produktivitas dalam lima tahun ke depan, atau hingga tahun 2030.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong daya saing nasional dan memperkuat produktivitas tenaga kerja dalam negeri.
"Mereka nantinya akan bertindak sebagai konsultan di berbagai perusahaan untuk membantu peningkatan produktivitas," ujar Yassierli dalam keterangan pers di Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).
Program ini akan didukung oleh kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Asian Productivity Organization (APO).
Para ahli produktivitas tersebut akan disiapkan melalui pelatihan dan proses sertifikasi resmi dari APO.
Untuk tahun pertama, pemerintah menargetkan 100 ahli produktivitas tersertifikasi, yang akan menjadi gelombang awal dari total target 5.000 orang.
"Kami mengajak pengusaha untuk mulai menyiapkan sumber daya manusia mereka agar bisa didaftarkan dan dilatih menjadi ahli produktivitas," tutur Yassierli.
Dalam pemaparannya, Yassierli menyebutkan bahwa tingkat produktivitas Indonesia saat ini masih berada 10 persen di bawah rata-rata negara ASEAN.
Ia juga menyoroti bahwa selama dua dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas nasional hanya mencapai 20–30 persen, jauh tertinggal dibanding negara seperti China dan Vietnam yang mencatat pertumbuhan hingga 200 persen lebih.
"Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa tanpa perbaikan menyeluruh, daya saing kita akan terus tertinggal," tegas Yassierli.
Program sertifikasi ahli produktivitas ini diharapkan menjadi katalis dalam meningkatkan efisiensi industri, mendorong inovasi tenaga kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.*
(tb/a008)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL