RI-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Blok Ambalat: Akhiri Sengketa 50 Tahun, Fokus Joint Development Migas

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati kerja sama pengelolaan bersama (joint development) Blok Ambalat, wilayah perairan kaya migas di Selat Makassar yang telah menjadi sengketa batas wilayah selama lebih dari lima dekade.

Kesepakatan ini diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim, Jumat (27/6/2025), sebagaimana disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Sambil kita saling menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai kerja sama ekonomi pengembangan bersama," ujar Presiden Prabowo.

Blok Ambalat dikenal sebagai salah satu wilayah strategis yang menyimpan potensi cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Terdapat setidaknya 9 titik tambang dengan estimasi 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas, yang diprediksi mampu dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.

Langkah Strategis Hadapi Kebuntuan Hukum

Dalam pernyataannya, PM Anwar Ibrahim menegaskan bahwa meski perundingan hukum dan batas wilayah masih akan berlangsung, hal itu tak menghalangi dua negara untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan tersebut melalui pembentukan otoritas bersama atau Joint Development Authority.

"Kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi," tegas Anwar.

Kedua kepala negara menyatakan sepakat untuk menempuh jalan tengah demi kepentingan rakyat dan pembangunan ekonomi masing-masing negara, tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan kehormatan bangsa.

Ambalat: 'Harta Karun' Laut Sulawesi

Blok Ambalat memiliki luas sekitar 15.235 kilometer persegi, berlokasi strategis di perairan antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sengketa wilayah ini sempat memanas pada era 2000-an, namun kini masuk babak baru kerja sama konstruktif.

Dengan kesepakatan ini, baik RI maupun Malaysia membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral yang lebih produktif dan damai, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk menghindari konflik terbuka demi kemajuan ekonomi regional.*

(d/j006)