RIO DE JANEIRO – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman tarif tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara anggota BRICS menyatakan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional.
Kesepakatan ini diambil dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang digelar pada 4–5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa negara-negara BRICS menyepakati pentingnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan (rule-based trading system), sebagai respon terhadap tekanan eksternal, termasuk kebijakan proteksionis dari AS.
"Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama di area strategis seperti sistem pembayaran lintas batas, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, hingga keamanan siber," ungkap Fili dalam keterangan resminya, Senin (7/7/2025).
Fili, bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, memimpin delegasi Republik Indonesia dalam forum strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang forward-looking dan pre-emptive guna menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ancaman Trump terhadap negara-negara BRICS mencuat setelah Presiden AS menyatakan akan mengenakan tarif tambahan 10%, bahkan hingga 100%, bagi negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika atau keluar dari penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral.
Meski demikian, Trump tidak merinci kebijakan yang dimaksud maupun waktu penerapan tarif tersebut.
Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia menegaskan kesiapan menghadapi dampak rambatan global melalui penguatan bauran kebijakan.
Salah satunya adalah penerapan simulasi berbasis skenario serta peningkatan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan domestik.
"Stabilitas sistem keuangan dijaga dengan memperdalam pasar keuangan, memperkuat kerja sama kawasan, dan memastikan komunikasi kebijakan yang konsisten serta transparan," tambah Fili.
Negara-negara BRICS juga menekankan pentingnya inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global.
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid telah menyerahkan 195.734 bida
Pemerintahan
BALI Personil gabungan pengamanan memastikan kedatangan para delegasi negara peserta Dialogue Forum on Police Cooperation Toward Mutual
Politik
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekr
Pemerintahan
MEDAN Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua DPP Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) menyampaikan keprihatinannya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan prorakyat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun berjalan.
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini, Senin (27/10). adsenseBerdasarkan data RTI
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan awal pekan ini. Setela
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya menjaga keamanan serta mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan, jajar
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menggelar Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seIndonesia
Pemerintahan
