Tarif Impor 32% AS Ancam UMKM Ekspor Indonesia, Mohsen: Bisa Picu PHK Massal

JAKARTA – Kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dinilai sebagai ancaman serius terhadap sektor ekspor nasional, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua DPP Gerakan Restorasi & UMKM (GARPU) Mohsen Hasan Alhinduan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya mencerminkan proteksionisme ekonomi AS, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.

"Tarif 32% ini akan membuat produk Indonesia di pasar Amerika Serikat tidak lagi kompetitif. Ini bisa memicu anjloknya permintaan, dan ujung-ujungnya berdampak pada PHK massal serta tutupnya usaha kecil," ujar Mohsen, yang juga merupakan anggota Dewan Pakar Pusat Partai NasDem, dalam keterangannya yang dikutip Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, sektor-sektor yang terdampak paling besar antara lain tekstil, alas kaki, furnitur, produk kayu, dan makanan olahan.

Kelima sektor ini selama ini sangat bergantung pada pasar ekspor AS, dengan mayoritas pelaku usaha berasal dari kalangan UMKM dan industri padat karya.

"UMKM memiliki margin keuntungan yang kecil. Ketika biaya ekspor melonjak akibat tarif, maka mereka tidak punya ruang untuk bersaing. Ini bahaya bagi ekonomi daerah dan kelas menengah ke bawah," jelasnya.

Mohsen mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah diplomasi, baik secara bilateral dengan pemerintah AS maupun melalui forum multilateral seperti WTO dan ASEAN.

Ia juga menekankan pentingnya strategi diversifikasi pasar guna mengurangi ketergantungan pada ekspor ke Amerika.

"Kita harus segera memperluas pasar ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Ketergantungan pada pasar AS harus dikurangi, atau kita akan terus jadi korban kebijakan negara besar," tegasnya.

Dampak dari kebijakan ini dinilai dapat meluas ke sektor lain.

Tekanan terhadap industri ekspor diprediksi akan menyebabkan turunnya investasi, melemahnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya angka pengangguran.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan tarif tinggi seperti ini bukan hanya soal neraca perdagangan, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang mengandalkan sektor ekspor.