Sekjen Gerindra: Belum Ada Jadwal Pertemuan Prabowo dan Trump Bahas Tarif 32%

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa belum ada agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam waktu dekat terkait negosiasi tarif impor sebesar 32% yang dikenakan terhadap Indonesia.

Hal ini disampaikan Muzani usai menghadiri agenda di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Jumat (11/7/2025).

"Kalau dalam perjalanan ini rasanya belum, karena Pak Prabowo akan kembali setelah dari Prancis. Sekarang di Brussel, lalu ke Prancis, kemudian akan kembali ke Tanah Air. Setelah itu saya belum tahu agendanya," ujar Muzani.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut adanya kemungkinan Prabowo akan bertemu langsung dengan Trump untuk membahas tarif resiprokal yang diumumkan melalui surat terbuka oleh Trump pada Selasa (8/7/2025) lalu.

"Ada (kemungkinan Prabowo bertemu Trump). Tapi saya belum bisa memastikan kapan," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Namun, menurut Muzani, hingga saat ini belum ada konfirmasi atau pengaturan resmi mengenai rencana pertemuan tersebut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk impor dari Indonesia akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Keputusan itu disampaikan melalui akun resmi Trump di Truth Social dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Prabowo.

Sebagai perbandingan, tarif yang dikenakan terhadap Thailand dan Kamboja mencapai 36%, Bangladesh 35%, serta Myanmar dan Laos 40%.

Sementara Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif lebih ringan yakni 25%.

Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah berada di Washington, DC sejak Rabu (9/7/2025) guna melanjutkan negosiasi perdagangan dengan pemerintah AS.

Ia dijadwalkan bertemu dengan perwakilan USTR, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Langkah diplomasi ekonomi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan tarif, yang dinilai berpotensi mengganggu neraca perdagangan dan meningkatkan harga barang impor strategis.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa kebijakan tarif ini tidak berkaitan langsung dengan keanggotaan Indonesia di BRICS, aliansi negara berkembang yang diikuti oleh Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan Indonesia.*

(bi/a008)