Prabowo Jadikan Pengelolaan Sampah Prioritas Nasional, Target Tuntas 2–3 Tahun
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional dengan target pengendalian dalam dua hi
NASIONAL
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan lebih dari 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel) yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini hadir bukan semata sebagai badan usaha, namun sebagai simpul pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Era koperasi yang dulu ketuanya yang untung duluan sudah selesai. Sekarang rakyat yang harus untung duluan," kata Budi Arie, Senin (21/7/2025) di Jakarta.
Peluncuran secara resmi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.
Presiden menekankan pentingnya peran koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan dalam sistem yang dikuasai pemodal besar.
Kopdes/Kopkel Merah Putih dirancang menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok, mendukung produksi petani dan nelayan, sekaligus memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen kecil.
Pemerintah berharap koperasi ini juga menjadi alat strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketergantungan terhadap tengkulak atau rentenir.
"Kami ingin ini menjadi gerakan ekonomi yang nyata. Rakyat desa harus punya akses, punya kekuatan, dan tidak lagi hanya sebagai objek," kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Pendampingan, Pengawasan dan Transformasi Digital
Budi Arie menambahkan bahwa koperasi yang belum berjalan optimal akan mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari kementerian dan pihak terkait.
Kemenkop juga menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum untuk memastikan koperasi dikelola secara bersih dan akuntabel.
"Kami ingin mencegah potensi fraud dan menjamin tata kelola yang baik sejak awal," ujarnya.
Di sisi lain, optimalisasi penggunaan teknologi digital juga akan menjadi fokus utama agar koperasi memiliki sistem pengawasan dan bisnis yang lebih modern dan transparan.
Wamenkop Ferry Juliantono menyebut bahwa pemerintah menargetkan seluruh koperasi yang diresmikan ini dapat beroperasi secara penuh pada Oktober 2025.
Untuk itu, persiapan model bisnis, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fokus dalam tahap implementasi.
"Kami akan libatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra strategis agar koperasi bisa langsung jalan dan berdampak," kata Ferry.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap Kopdes/Kopkel Merah Putih akan tumbuh sebagai simpul ekonomi baru di desa-desa dalam 3–4 tahun mendatang.*
(at/a008)
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional dengan target pengendalian dalam dua hi
NASIONAL
MEDAN Harga cabai merah keriting di Sumatera Utara mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, da
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kesehatan mental kini resmi menjadi bagian penting dalam Sistem Man
NASIONAL
TAPTENG Rapat pembahasan pendataan bantuan jaminan hidup (jadup) di Kantor Camat Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, berujung ricuh pada S
PERISTIWA
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar Latihan Olah Strategi, Gladi Posko Kamtibmas, serta Tactical Floor Game (TFG) sebaga
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa ekspansi layanan Grab di Kota Medan tidak boleh sekadar memperluas jangkauan b
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menerima langsung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap Laporan Kete
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua TP PKK Airin Rico Waas menekankan pentingnya kegiatan mendongeng sebagai sarana penguatan literasi dan numerasi anak usia di
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Belasan siswa SD Swasta As Syifa di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, diduga mengalami keracunan usai m
PERISTIWA
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan sepanjang tahun anggaran 2025 masih belum o
KESEHATAN