Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan lebih dari 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel) yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini hadir bukan semata sebagai badan usaha, namun sebagai simpul pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Era koperasi yang dulu ketuanya yang untung duluan sudah selesai. Sekarang rakyat yang harus untung duluan," kata Budi Arie, Senin (21/7/2025) di Jakarta.
Peluncuran secara resmi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.
Presiden menekankan pentingnya peran koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan dalam sistem yang dikuasai pemodal besar.
Kopdes/Kopkel Merah Putih dirancang menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok, mendukung produksi petani dan nelayan, sekaligus memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen kecil.
Pemerintah berharap koperasi ini juga menjadi alat strategis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketergantungan terhadap tengkulak atau rentenir.
"Kami ingin ini menjadi gerakan ekonomi yang nyata. Rakyat desa harus punya akses, punya kekuatan, dan tidak lagi hanya sebagai objek," kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Pendampingan, Pengawasan dan Transformasi Digital
Budi Arie menambahkan bahwa koperasi yang belum berjalan optimal akan mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari kementerian dan pihak terkait.
Kemenkop juga menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum untuk memastikan koperasi dikelola secara bersih dan akuntabel.
"Kami ingin mencegah potensi fraud dan menjamin tata kelola yang baik sejak awal," ujarnya.
Di sisi lain, optimalisasi penggunaan teknologi digital juga akan menjadi fokus utama agar koperasi memiliki sistem pengawasan dan bisnis yang lebih modern dan transparan.
Wamenkop Ferry Juliantono menyebut bahwa pemerintah menargetkan seluruh koperasi yang diresmikan ini dapat beroperasi secara penuh pada Oktober 2025.
Untuk itu, persiapan model bisnis, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fokus dalam tahap implementasi.
"Kami akan libatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra strategis agar koperasi bisa langsung jalan dan berdampak," kata Ferry.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap Kopdes/Kopkel Merah Putih akan tumbuh sebagai simpul ekonomi baru di desa-desa dalam 3–4 tahun mendatang.*
(at/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai
SOSOK
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL