KPK Panggil Dua Pejabat BI di Kasus CSR BI-OJK, Dugaan Korupsi 2020-2023 Terus Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan tarif impor sebesar 19% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah bersifat final, meski waktu penerapannya belum dipastikan akan mulai 1 Agustus 2025.
Dalam konferensi pers usai sosialisasi tarif bersama para eksportir di Jakarta, Senin (21/7/2025), Airlangga menyampaikan bahwa tarif tersebut baru efektif setelah diumumkan secara resmi melalui dokumen joint statement oleh pemerintah AS.
"Kapan waktunya akan ditentukan melalui pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama dari 1 Agustus," jelas Airlangga.
Tarif Baru, Peluang Baru
Melalui kesepakatan ini, Indonesia bersama sejumlah negara seperti Inggris, China, dan Vietnam akan mendapatkan perlakuan dagang yang lebih baik, tanpa dikenakan tarif resiprokal tinggi.
Sementara menunggu pengumuman resmi, tarif dasar 10% dan MFN (Most Favored Nation) masih akan berlaku.
Dari total 11.555 pos tarif, sekitar 12% komoditas akan mendekati tarif nol, dan 47% lainnya akan berada di kisaran tarif 5%, memberikan peluang efisiensi besar bagi pelaku usaha.
Fokus Komoditas Unggulan Indonesia
Pemerintah juga sedang menegosiasikan agar sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS mendapat tarif 0%. Komoditas itu meliputi:
Minyak kelapa sawit (CPO)
Kopi
Coklat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI