Penyesuaian signifikan dilakukan terhadap tarif PPh Pasal 22 final untuk transaksi aset kripto.
Jika sebelumnya dalam PMK 68/2022 tarif ditetapkan sebesar 0,1%, maka dalam PMK 50/2025 tarifnya naik menjadi 0,21% untuk transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdaftar di Bappebti.
Bagi transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan digital, penghasilan yang diperoleh akan dikenakan PPh sebesar 1% dari nilai transaksi.
Adapun kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.
PPh Luar Negeri Tak Bisa Dikreditkan
PMK ini juga menegaskan bahwa apabila penghasilan dari transaksi aset kripto telah dikenai pajak di luar negeri, PPh luar negeri tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia.
Ketentuan ini menutup kemungkinan penghindaran pajak berganda dengan yurisdiksi asing.
Sanksi Menanti Pelanggaran Pajak Kripto
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden ke13, Ma&039ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Pres
POLITIK
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
