Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
MEDAN — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat tingkat inflasi sebesar 0,76% pada Juli 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,30%.
Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis menjadi penyumbang utama laju inflasi di wilayah ini.
"Sumut mengalami inflasi 0,76% sementara nasional hanya 0,30%," ungkap Statistisi Ahli Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Misfaruddin, dalam keterangan pers, Jumat (1/8/2025).
Berdasarkan data BPS, komoditas bawang merah menjadi penyumbang andil inflasi terbesar dengan kontribusi sebesar 0,18%.
Kenaikan harga yang paling signifikan tercatat di Kabupaten Deli Serdang (19,66%) dan Kota Medan (19,64%).
Saat ini, harga bawang merah di pasaran Sumut telah melampaui Rp 50.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 41.500 per kilogram.
Selain bawang merah, beras juga mencatatkan andil inflasi cukup besar dengan kontribusi sebesar 0,16% secara bulanan (month to month).
Kenaikan paling signifikan terjadi di Kota Gunung Sitoli, yang kini mencatat harga beras medium hingga Rp 16.700 per kilogram.
"Komoditas beras menyumbang 0,16% terhadap inflasi. Kenaikan harga tertinggi terjadi di wilayah Nias Barat, yang mencapai Rp 17.000 per kilogram," jelas Misfaruddin.
Sebagai perbandingan, HET beras medium di Sumut saat ini adalah Rp 13.100 per kilogram.
Adapun harga beras di sejumlah daerah lain seperti Padang Lawas juga tercatat tinggi, yakni Rp 16.300 per kilogram.
Tingginya inflasi di Sumatera Utara mengindikasikan adanya tekanan signifikan pada kelompok bahan pangan, yang turut memengaruhi daya beli masyarakat menjelang akhir kuartal III tahun ini.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL