Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun revisi kebijakan penting terkait pengelompokan kualitas dan harga eceran tertinggi (HET) beras. Jika disetujui Presiden Prabowo Subianto, pengelompokan beras menjadi dua kategori—premium dan medium—akan dihapus, dan digantikan dengan satu standar kualitas dan satu HET tunggal.
Langkah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat bersama kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Rabu (13/8).
"Kami sudah rapat. Tapi belum bisa diumumkan sebelum lapor kepada Pak Presiden. Kami akan lapor dulu," kata Zulhas di Kantornya.
Beras Jadi Satu Kategori, HET Disesuaikan
Perubahan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan kebijakan dan menghindari ketimpangan antara hulu dan hilir dalam distribusi beras.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa revisi aturan sudah selesai dibahas, dan kini tinggal menunggu persetujuan presiden.
"Keliatannya cuma naik Rp100, Rp200, atau Rp500, tapi ini berdampak ke 280 juta orang. Jadi nggak boleh salah dalam memutuskan," ujar Arief.
Arief juga menyebut telah mengajukan empat proposal kepada Menko Pangan, termasuk menghapus seluruh kategori kualitas beras dan menetapkan HET hanya berdasarkan tingkat broken (pecahnya butir beras).
"Sudah masuk alternatif juga, kalau memang semuanya dihapus, nggak pakai premium. Sudah, beras adalah beras," tegas Arief.
Alasan Revisi: Sensitivitas Tinggi, Dampak Luas
Kebijakan beras selalu menjadi isu sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan atau perubahan kecil sekalipun bisa berdampak besar pada rantai pasok dan daya beli masyarakat.
Rencana ini menjadi bagian dari pembaruan sistem pangan nasional yang bertujuan agar kebijakan pemerintah lebih efisien, adil, dan tidak menyulitkan baik petani maupun konsumen.
Meski demikian, keputusan akhir masih berada di tangan Presiden Prabowo dan akan diumumkan setelah mendapat arahan resmi dari Istana.*
(j006)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN