Defisit RAPBN 2026 Diproyeksi Turun Jadi 2,48% PDB, Sri Mulyani: Dikelola dengan Hati-Hati

JAKARTA – Pemerintah optimistis mampu menurunkan tingkat defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,78 persen dari PDB.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati," ujar Sri Mulyani.

Keseimbangan Primer Membaik

Dalam RAPBN 2026, keseimbangan primer diperkirakan mengalami defisit Rp39,4 triliun, membaik signifikan dibanding outlook 2025 yang mencatat defisit Rp109,9 triliun.

Pemerintah juga memperkirakan pembiayaan anggaran tahun 2026 mencapai Rp638,8 triliun. Strategi pembiayaan difokuskan pada sumber dalam negeri dan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif.

"Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik melalui Special Mission Vehicle, maupun kerja sama dengan BUMN termasuk dengan Danantara," ungkapnya.

Peran BLU dan Danantara Diperkuat

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mengoptimalisasi sinergi dengan berbagai institusi strategis seperti:

Badan Layanan Umum (BLU)

Special Mission Vehicle

Indonesian Investment Authority (INA)

Badan Pengelola Investasi Danantara

Selain itu, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai fiscal buffer, atau bantalan fiskal, untuk menjaga stabilitas fiskal negara ke depan.

"Optimalisasi dan sinergi Badan Layanan Umum itu juga cukup besar, dan bisa menjadi alat untuk melakukan kebijakan pembiayaan," pungkas Menkeu.

Fokus 2026: Pembiayaan Inovatif & Penguatan Domestik

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap belanja negara berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.*

(oz/j006)