Stok BBM Kosong di SPBU Shell dan BP-AKR, Wamen ESDM: Bukan Karena Pembatasan Impor

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menepis anggapan bahwa kosongnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU Shell dan BP-AKR di Jakarta disebabkan oleh pembatasan impor.

"Bukan (karena izin impor)," ujar Yuliot saat ditemui di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

Yuliot mengatakan, pihaknya masih akan mengecek detail persoalan stok melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Ia juga menegaskan bahwa permasalahan pasokan BBM sedang dievaluasi secara menyeluruh.

"Jadi, untuk pasokan BBM, secara nasional kita lakukan evaluasi. Lonjakan permintaan yang terjadi pada Februari lalu cukup tinggi, dan saat itu memang ada batasan kuota," jelasnya.

Koordinasi Antar-Kementerian

Lebih lanjut, Wamen ESDM menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi.

"Kami sedang menyelesaikan persoalan ini bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Yang jelas, pemerintah ingin memastikan pasokan BBM tetap aman," imbuh Yuliot.

SPBU Shell dan BP-AKR Kehabisan Stok

Seperti diketahui, sejumlah SPBU Shell dan BP-AKR di wilayah Jakarta mengalami kekosongan stok BBM beberapa hari terakhir. Di SPBU Shell Jalan Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, BBM jenis Shell Super dan Shell V-Power dilaporkan kosong hampir satu minggu.

"Super sama V-Power kosong udah hampir satu minggu," kata seorang petugas SPBU kepada detikcom.

Sementara itu, di SPBU Shell Jalan Gatot Subroto, stok V-Power tidak tersedia sejak Senin lalu. Namun, jenis lain seperti V-Power Nitro+ dan V-Power Diesel masih tersedia.

Kondisi serupa juga terjadi di beberapa SPBU BP-AKR, meskipun tidak merata. Konsumen mengeluhkan ketidakpastian ketersediaan bahan bakar premium di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan distribusi BBM ini, agar tidak mengganggu aktivitas harian masyarakat maupun stabilitas ekonomi.*

(d/j006)