Fitur Live TikTok Sempat Nonaktif, Kemendag: Penjualan E-commerce Tetap Berjalan Normal

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa penonaktifan sementara fitur siaran langsung atau live streaming di platform TikTok tidak memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan pelaku usaha daring, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini memanfaatkan layanan tersebut.

Fitur live TikTok diketahui tidak dapat diakses oleh pengguna di Indonesia sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025, hingga Senin, 1 September 2025.

Pembatasan ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah laporan langsung yang berkaitan dengan situasi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa meskipun fitur live dibatasi, aktivitas perdagangan secara digital tetap berlangsung seperti biasa.

Menurutnya, pelaku usaha masih dapat menjalankan kegiatan e-commerce melalui berbagai saluran lain yang tersedia.

"Tidak ada dampaknya terhadap perdagangan. Yang dibatasi itu hanya fitur live, sementara kegiatan e-commerce tetap berjalan normal," ujar Iqbal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Senin (1/9).

Lebih lanjut, Iqbal menambahkan bahwa secara regulasi, TikTok tidak diperkenankan menjalankan fungsi sebagai platform perdagangan elektronik atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), termasuk menyediakan layanan e-commerce secara langsung.

"TikTok memang tidak boleh menjalankan e-commerce. Jadi, menurut kami, pembatasan fitur live ini tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan jual beli secara umum," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut angkat bicara mengenai pembatasan fitur live TikTok.

Dalam keterangan resminya melalui akun Instagram @duniameutya, ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara sukarela oleh pihak TikTok, dan bukan merupakan kebijakan atau permintaan dari pemerintah.

"Penutupan fitur live TikTok dilakukan oleh pihak perusahaan secara mandiri. Kami tentu berharap pembatasan ini tidak berlangsung lama," ujar Meutya.

Meutya mengakui bahwa sejumlah pelaku UMKM memang terdampak dengan tidak berfungsinya fitur siaran langsung, terutama mereka yang selama ini aktif menggunakan live streaming untuk memasarkan produk secara interaktif.

"Kami memahami ada UMKM yang terdampak karena tidak bisa berjualan secara live, namun kami harap mereka tetap dapat menjalankan kegiatan e-commerce secara optimal melalui fitur lainnya," lanjutnya.

Dari sisi pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar turut mengonfirmasi bahwa pembatasan ini murni merupakan kebijakan internal TikTok.

Tidak ada permintaan resmi dari pemerintah untuk menonaktifkan fitur tersebut.

Dengan kondisi yang mulai kondusif, pemerintah berharap seluruh fitur platform digital, termasuk TikTok, dapat kembali beroperasi normal.

Ke depannya, pemerintah juga mengimbau agar para pelaku usaha daring tetap menjaga fleksibilitas dalam memanfaatkan berbagai kanal digital agar kegiatan usaha tidak terganggu oleh dinamika teknis platform tertentu.*

(vo/a008)