Menkeu Purbaya Bandingkan Era SBY dan Jokowi: Siapa Lebih Efektif Dorong Ekonomi?

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami ketimpangan selama dua dekade terakhir.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Jamin Keuangan Negara Aman Meski Pajak Melambat

Hal ini disampaikannya dalam Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional – Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8%, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20 tahun hanya digerakkan oleh dua kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri: sektor swasta dan pemerintah. Ketidakseimbangan ini menyebabkan laju ekonomi tidak optimal.

"Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan diisi swasta, satu lagi hanya pemerintah," ungkap Purbaya, dikutip dari akun youtube great institute , GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8% Senin (15/9/2025).

Era SBY: Swasta Dominan, Kredit Tumbuh Pesat

Purbaya menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai 5% hingga 6%, berkat peran kuat sektor swasta.

"Kredit tumbuh 21%, M0 tumbuh 17%. Infrastruktur mungkin terbatas, tapi mesin swasta bekerja agresif," jelasnya.

Era Jokowi: Pemerintah Dominan, Swasta Melemah

Namun berbeda pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran. Sayangnya, ini tidak diimbangi oleh geliat sektor swasta. Alhasil, pertumbuhan ekonomi melambat, rata-rata hanya mendekati 5%.

Baca Juga:

• Rapat Mendadak Dihentikan, Anak Menkeu Soroti Aksi Ketua Komisi XI DPR: “Ayah Mau Bongkar Korupsi”?!

"Sebanyak apapun infrastruktur dibangun, kalau hanya menggerakkan sektor pemerintah, tidak cukup. Swasta malah stagnan," tegasnya.

Rasio utang pemerintah juga meningkat dari 31,65% PDB pada era SBY menjadi 34,31% PDB pada era Jokowi.

Masalah Likuiditas dan Dana Mengendap di BI

Purbaya juga menyoroti penempatan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang sempat mencapai Rp800 triliun, berasal dari utang berbunga tinggi.

"Efisien atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi jelas, ada pemborosan," ujarnya.

Ditambah lagi, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turut menyerap likuiditas di pasar, membuat sistem keuangan semakin kering.

"Dua otoritas kita malah mengeringkan sistem finansial. Akibatnya, ekonomi melambat dan masyarakat kesulitan," lanjutnya.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Gugatan Ijazah Gibran: Nanti Ijazah Ethes Juga Dipermasalahkan

Risiko Jebakan Ekonomi dan Ketidakstabilan Sosial

Purbaya memperingatkan bahwa jika kondisi ini tidak segera dibenahi, Indonesia bisa masuk dalam jebakan ekonomi yang membahayakan stabilitas sosial.

"Kalau ekonomi terus melemah, akan terjadi PHK, daya beli turun, masyarakat makin susah. Potensi konflik sosial makin besar," tegasnya.

Solusi: Dana Rp200 Triliun Dialihkan ke Perbankan

Sebagai solusi, Purbaya memutuskan untuk memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah dari BI ke sektor perbankan guna menambah likuiditas dan mendorong pertumbuhan uang beredar hingga 15–20%.

"Kalau ini berhasil, kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi 6% hingga 6,5% dalam 1–2 bulan ke depan," ujarnya optimistis.

Perlu Mesin Ekonomi Ganda yang Seimbang

Baca Juga:

• Jokowi Blak-blakan Soal RUU Perampasan Aset? "Ini Sangat Penting untuk Berantas Korupsi"

Purbaya menekankan pentingnya mendorong dua mesin ekonomi – swasta dan pemerintah – berjalan seimbang. Ia yakin, dengan strategi yang tepat dan kerja sama seluruh pihak, Indonesia bisa keluar dari perlambatan dan mendekati target pertumbuhan ekonomi 8%.*

(bs/j006)

Jokowi Tanggapi Gugatan Ijazah Gibran: Nanti Ijazah Ethes Juga Dipermasalahkan

Jokowi Blak-blakan Soal RUU Perampasan Aset? "Ini Sangat Penting untuk Berantas Korupsi"

Presiden Prabowo Sambangi SBY di Cikeas untuk Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-76

SBY Angkat Suara soal Demo Besar-Besaran di Berbagai Daerah

Jokowi Sampaikan Duka atas Wafatnya Arif Budimanta, Ekonom dan Stafsus Era Pemerintahan Jokowi

Gugatan Paiman Terkait Ijazah Jokowi Berujung Damai, Roy Suryo Masih Diproses