Rapat Mendadak Dihentikan, Anak Menkeu Soroti Aksi Ketua Komisi XI DPR: “Ayah Mau Bongkar Korupsi”?!

JAKARTA - Insiden penghentian tiba-tiba pemaparan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (10/9/2025), menuai polemik dan sorotan luas publik.

Bukan hanya dari pengamat politik dan masyarakat umum, bahkan anak Menkeu, Yudo Sadewa, turut bersuara.

Melalui akun TikTok dan kanal Telegram miliknya, Yudo mengkritik keras penghentian sepihak oleh Misbakhun. Ia menyebut bahwa sikap DPR mencurigakan, terutama setelah ayahnya menyampaikan rencana pembentukan tim investigasi khusus untuk mengusut dana mandek dan potensi korupsi di tubuh Kementerian Keuangan hingga DPR.

Baca Juga:

• Uya Kuya Penuhi Panggilan Polisi Terkait Penjarahan Rumah, Sherina Munaf Diperiksa Soal Penyelamatan Kucing

"Ayah mau bongkar semua korupsi di Kemenkeu dan DPR. Mulai dari dana yang ngendap ratusan triliun di BI. Tapi malah disudahi sepihak saat rapat," tulis Yudo di kanal Telegram, Kamis (11/9/2025).

Dalam unggahan TikTok yang ramai diperbincangkan, Yudo juga menantang para buzzer yang sebelumnya menghujat ayahnya saat diangkat sebagai Menkeu. Ia mengaku sadar bahwa banyak pihak tidak menyukai sikap tegas ayahnya yang ingin melakukan bersih-bersih.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, hanya dua hari sebelum RDP pertamanya dengan DPR. Dalam pemaparan yang sempat berlangsung, Purbaya mengungkap sejumlah rencana strategis:

Menurunkan tarif pajak dan tidak akan menambah beban pajak masyarakat dalam waktu dekat.

Menggunakan dana Rp425 triliun yang mengendap di BI, dengan Rp200 triliun di antaranya akan segera disuntikkan ke sektor riil.

Misbakhun Gandeng BPKP Berikan Bimtek Pengelolaan Dana Desa di Pasuruan

KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah

Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting

Polisi Kawal Distribusi Surat Suara Pemilu 2024 Dari Pelabuhan Ambon