Kejar Penunggak Pajak, Menkeu Gandeng KPK dan APH: Potensi Rp 60 Triliun

Fokus Perbaikan Sistem Coretax dan Akses Data

Selain penegakan hukum, Menkeu Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat perbaikan sistem Coretax, sistem utama administrasi perpajakan.

Ia menyebut akan membawa tenaga ahli dari luar untuk menangani berbagai kendala teknis.

Di sisi lain, pertukaran data antar lembaga dan kementerian juga diperkuat untuk mempermudah proses verifikasi, penagihan, dan penegakan hukum pajak. Kolaborasi ini diharapkan mampu menutup celah manipulasi dan penghindaran pajak.

Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pilar Penerimaan

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam waktu dekat. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi agar basis penerimaan pajak ikut meningkat.

Salah satu langkahnya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di sektor perbankan, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan investasi pada kuartal IV-2025.

"Dengan tambahan likuiditas ini, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat, dan otomatis penerimaan pajak juga meningkat," terang Purbaya.*

Panas Kasus Korupsi CSR BI-OJK: 23 Pemilik Tanah Diperiksa KPK, AMPUH Desak Usut Kekayaan Fantastis Bupati Tapsel

Kasus CSR BI–OJK, Gus Irawan: “Ini Dikembang-kembangkan, Gak Usah Didorong-dorong”, KPK: Bukti Sudah Ada

Lapor ke KPK, Wabup Jember: Saya Tak Minta Proyek, Hanya Ingin Pastikan APBD Tak Dikorupsi

AMPUH Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Gus Irawan Pasaribu Ikut Disorot

Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Bungkam, Ajudan Halangi Pewarta dan Tutupi Kamera

Setelah Viral ‘Merampok Uang Negara’, Wahyudin Moridu Kini Dibidik KPK