KPK Bawa 12 Pejabat Tulungagung ke Jakarta Usai OTT Bupati, Perkara Masih Belum Diketahui
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa belasan pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke Jakarta usai menjalani pemeriksaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 masih dalam tahap kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Ia meminta publik bersabar dan tidak berspekulasi terkait angka kenaikan upah karena belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan.
"Depenas sedang berproses mengumpulkan aspirasi dan masukan dari semua stakeholder. Kita terus monitor, dan kita tunggu hasil akhirnya nanti," ujar Yassierli kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Menurut Yassierli, pemerintah belum dapat mengumumkan berapa persen kenaikan UMP yang sedang dibahas.
Ia menegaskan bahwa keputusan nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikaji dalam beberapa bulan terakhir.
"Saya belum bisa menyebutkan rentang persentasenya. Kajian sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Jadi kita sabar saja dulu," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, memastikan bahwa penetapan UMP 2026 akan dilakukan paling lambat pada 21 November 2025, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Enggak ada yang berubah. Kan itu sudah ada di aturan," kata Indah.
Meski belum mengungkap detail dinamika pembahasan antara pihak buruh dan pengusaha, ia optimistis proses penetapan UMP akan menghasilkan keputusan yang positif dan berimbang bagi semua pihak.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah dan pengusaha hanya mengusulkan kenaikan UMP sebesar 3 persen.
"Saya sudah dengar, Apindo dan pemerintah mau menaikkan gaji [UMP] cuma 3%," ujar Said dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut Said, kenaikan 3 persen dari rerata UMP sekitar Rp3,5 juta hanya setara dengan Rp105 ribu per bulan, yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan hidup buruh yang terus meningkat.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa belasan pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke Jakarta usai menjalani pemeriksaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, menantang Menteri Perumahan dan Kaw
PERISTIWA
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai inflasi pengamat di tengah derasnya arus opini
NASIONAL
MEDAN Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial yang kian cepat, masyarakat modern dihadapkan pada beragam persoalan, mul
SENI DAN BUDAYA
DELI SERDANG Kawasan wisata Batu Belah di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi salah satu destinasi alam yang mul
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan usai menampar seorang pria yang diduga pengguna narkoba saat menghadiri aca
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menarik prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi perdamaian Perserik
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik pada perdagangan Sabtu, 11 April 2026. Kenaikan tercatat sebesar
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil rampasan negara senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agu
PENDIDIKAN
OlehBambang Soesatyo.DI tengah dinamika dunia yang masih diliputi ketidakpastian saat ini, di mana logistik global belum kembali normal, le
OPINI