Bedah Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Gatot Nurmantyo Yakini Ditolak: Hakim Masih Lihat Sinyal Istana
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Kebijakan yang diumumkan pada akhir September 2025 ini diambil guna mendorong pertumbuhan industri rokok nasional.
Keputusan tersebut memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, mulai dari petani tembakau hingga aktivis lingkungan.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai cukai hasil tembakau tetap menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Menurutnya, kontribusi cukai rokok terus meningkat setiap tahunnya.Baca Juga:
"Kalau kita mengikuti realisasi APBN dari tahun ke tahun, realisasi cukai hasil tembakau berkontribusi cukup besar. Misalnya pada 2021 sekitar Rp 195 triliun, naik menjadi Rp 226 triliun pada 2022, lalu Rp 221 triliun pada 2023. Diperkirakan pada 2026, penerimaan ini bisa naik lagi menjadi Rp 241 triliun," ujar Josua, Jumat (3/10/2025).
Cukai hasil tembakau menyumbang lebih dari 90% terhadap total penerimaan cukai nasional dan sekitar 9%-10% dari total penerimaan negara. Namun, Josua menekankan bahwa fungsi utama cukai tembakau bukan sekadar penerimaan negara, tetapi juga instrumen pengendalian konsumsi demi kesehatan.
Menurutnya, kebijakan cukai rokok berlandaskan empat pilar: pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, menjaga keberlangsungan tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal.
Josua menekankan perlunya kebijakan yang seimbang agar tetap menguntungkan negara sekaligus mendukung industri rokok. Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif cukai dapat mendorong peredaran rokok ilegal, yang berpotensi merugikan negara.
"Dengan basis cukai sekitar Rp 228 triliun pada 2025, setiap 1% peredaran rokok ilegal bisa menyebabkan potensi kehilangan penerimaan sekitar Rp 2 triliun. Jika pangsa pasar rokok ilegal mencapai 5%, kerugiannya bisa mendekati Rp 11 triliun," jelas Josua.
Ke depan, pemerintah diharapkan merumuskan kebijakan cukai yang tepat sasaran, sehingga dapat mengendalikan prevalensi merokok tanpa menekan industri rokok nasional.*
(bs/j006)
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI
BOGOR Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap identitas penghuni bangun
NASIONAL
DAIRI Aiptu Herbin Silaen, anggota Polres Dairi, meninggal dunia setelah membantu mengevakuasi seorang anak berusia 4 tahun yang terjebak
PERISTIWA