Rentetan Kasus Polisi di Awal 2026, Kompolnas: Penindakan Tegas dan Transparansi Jadi Kunci
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti serangkaian kasus yang melibatkan anggota Polri pada awal 2026, mulai dari duga
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas, tetapi juga harus diiringi dengan upaya menyehatkan sistem birokrasi secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2025 yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Sabtu (4/10).
Menurut Zudan, pembangunan birokrasi yang sehat mencakup manajemen karier yang baik, perlindungan hukum yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.Baca Juga:
"Reformasi birokrasi harus dibarengi dengan sistem yang sehat dan berkelanjutan, agar birokrasi dapat menjadi mesin utama pemerintahan yang menggerakkan program pembangunan nasional secara efektif," ujarnya.
Zudan memberikan analogi bahwa pemerintahan ibarat sebuah pesawat terbang, di mana Presiden sebagai pilot, Wakil Presiden sebagai kopilot, rakyat sebagai penumpang, dan birokrasi adalah mesinnya.
"Kalau mesinnya tidak sehat, pesawat tidak bisa lepas landas," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zudan juga menyoroti rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun ASN, khususnya golongan I dan II, yang masih menghadapi masalah beban cicilan hingga masa pensiun.
Untuk itu, ia mengusulkan penerapan sistem single salary yang menggabungkan gaji pokok dan tunjangan menjadi satu komponen yang akan dihitung sebagai dasar pensiun.
"Saat ini, pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sedangkan tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dan tunjangan digabung dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan adil bagi ASN dan pensiunan," jelasnya.
Usulan ini sebenarnya sudah disampaikan Korpri sejak sepuluh tahun lalu, dan Zudan berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kesejahteraan ASN serta memastikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah dibayarkan secara rutin dan memadai.
"Target kita sederhana, ASN saat pensiun harus bisa kembali memegang SK-nya tanpa hutang, dan menjalani masa tugas dengan tenang serta bermartabat," tambahnya.
Selain kesejahteraan, Zudan menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi ASN.
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti serangkaian kasus yang melibatkan anggota Polri pada awal 2026, mulai dari duga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEKSIKO Kematian Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pemimpin Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), mengundang gelomba
INTERNASIONAL
JAKARTA PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) hingga kini belum mencatatkan keuntungan, bahkan masih mengalami kerugian. Hal ini disampaikan ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR memberikan perhatian khusus terhadap kasus anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan (26) yang dituntut hukuman mati a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesalkan pernyataan kontroversial pemilik akun media sosial sasetyaningtyas yang menye
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sejumlah papan bunga berisi ucapan selamat dan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Selatan menghiasi kompleks perkantor
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meniadakan kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Lapangan Merdeka selama Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan te
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dua perwira di lingkungan Polres Toraja Utara ditahan di Polda Sulawesi Selatan setelah diduga terlibat dalam kasus peredaran n
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 tril
EKONOMI
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh umat Islam untuk berhatihati membeli produk asal Amerika Serikat (AS) yang masu
NASIONAL