Jokowi Maafkan Rismon Sianipar, Proses Hukum Tetap Diserahkan ke Pihak Berwenang
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapatkan apresiasi atas penerapan Good Corporate Governance (GCG). Pada ajang The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, 15 September 2025, BRI tercatat sebagai salah satu perusahaan dalam daftar Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Besar (BigCap PLCs).
Penghargaan ini diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada perusahaan publik yang dinilai unggul dan konsisten dalam menerapkan praktik GCG yang sehat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Penilaian dilakukan secara independen terhadap 200 emiten publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menggunakan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023.Baca Juga:
Direktur Human Capital & Compliance BRI, Ahmad Solichin Lutfiyanto, menekankan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan positif bagi perseroan.
"Masuknya BRI dalam daftar Top 50 Emiten BigCap mencerminkan upaya berkesinambungan kami dalam mewujudkan bisnis yang berintegritas melalui tata kelola yang sehat.
Penerapan GCG bukan hanya kewajiban, tetapi fondasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang unggul dan berkelanjutan," ujar Solichin.
Apresiasi ini menegaskan komitmen BRI untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC). Perseroan terus berupaya membangun bisnis yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
"Kami akan terus menjaga konsistensi dalam mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh komitmen untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan," tambah Solichin.
Ajang IICD tahun ini mengusung tema "Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times", yang menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang kuat untuk memperkuat daya tahan bisnis di tengah dinamika global.
Ketua Umum IICD sekaligus Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Rudiantara, menyampaikan bahwa praktik governansi yang baik menjadi penopang utama ketahanan perusahaan.
Acara tersebut turut dihadiri tokoh penting lainnya, termasuk Adrian Zuercher, CFA, Co-Head Global Asset Allocation & Investment Management APAC dari UBS, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membahas pentingnya sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan investor.
Dengan penerapan prinsip GCG yang konsisten, BRI diyakini mampu mewujudkan aspirasi menjadi kelompok perbankan yang adaptif, berdaya saing, dan inklusif di kawasan regional.*
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengungkapkan pemerintah pusat akan menambah anggaran penanganan pascabencana di
PEMERINTAHAN