Setelah Divonis Bebas, Amsal Sitepu Pimpin Gekrafs Karo, Ini Alasan Kawendra
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik.
Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.
"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," ujar Bahlil dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan merujuk pada data yang dikompilasi oleh BPS.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran subsidi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya. Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum skema baru ini diterapkan," jelas Bahlil.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menghimpun data tambahan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) guna melengkapi basis data yang dibutuhkan.
Bahlil berharap sistem subsidi berbasis data tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh mulai tahun 2026.
"Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," katanya menegaskan.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk penguatan sistem statistik nasional.
Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti dengan Kementerian ESDM akan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti empiris.
"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik. Kami ingin memastikan bahwa data BPS menjadi rujukan utama bagi kementerian dalam mengambil keputusan strategis," ujar Amalia.
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, On
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, Rabu (2/4/2026), menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga prajurit TNI yang gugu
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk mencari solusi membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, ja
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan bahwa mereka akan segera meminta keterangan dari empat prajurit TNI y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Meskipun industri film Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, persoalan struktural dalam ekosistem perfilman nasiona
NASIONAL
BINJAI Polres Binjai kembali melaksanakan operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebagian besar wilayah Aceh diperkirakan akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan dalam beberapa hari ke depan. Menur
NASIONAL