Bahlil: Masa Percaya Medsos Dibanding BPS?

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik.

Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial.

"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," ujar Bahlil dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:

• Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan merujuk pada data yang dikompilasi oleh BPS.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa anggaran subsidi benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya. Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum skema baru ini diterapkan," jelas Bahlil.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah menghimpun data tambahan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) guna melengkapi basis data yang dibutuhkan.

Bahlil berharap sistem subsidi berbasis data tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh mulai tahun 2026.

"Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," katanya menegaskan.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kerja sama strategis ini sebagai bentuk penguatan sistem statistik nasional.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga seperti dengan Kementerian ESDM akan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti empiris.

"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik. Kami ingin memastikan bahwa data BPS menjadi rujukan utama bagi kementerian dalam mengambil keputusan strategis," ujar Amalia.

Amalia menambahkan, BPS akan terus meningkatkan kualitas data dan menjalin kerja sama lebih luas untuk menjamin data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal oleh semua pemangku kebijakan.

Kebijakan penyaluran subsidi energi selama ini kerap menjadi sorotan karena dinilai belum sepenuhnya menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Dengan menggandeng BPS, pemerintah berharap distribusi subsidi dapat lebih efisien dan tepat sasaran, menghindari kebocoran anggaran, serta meningkatkan transparansi.

Program ini juga dinilai sejalan dengan arah reformasi fiskal dan transformasi ekonomi nasional yang menekankan pada kebijakan berbasis data (data-driven policy).*

(sn/a008)

Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa

Sandiaga Uno: Bonus Demografi Harus Diiringi Bonus Inovasi dan Kolaborasi

Mulai 2026! Subsidi LPG, BBM, dan Listrik Akan Gunakan Data DTSEN: Fokus ke Rumah Tangga Miskin

Menjelang G20 Washington, FSB Soroti Risiko Sistem Keuangan Global

Sumut Sambut Hangat Rencana Investasi India, Gubernur Bobby Tawarkan Peluang Strategis di Berbagai Sektor

Gubernur Sumut: TKD Rp1,1 Triliun Bukan Pengurangan, Tapi Penyesuaian Kebijakan