JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Dengan keputusan ini, pengelolaan seluruh sektor penerimaan negara, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan tetap berada di bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Untuk sementara kayaknya [BPN] tidak akan dibangun. Pajak dan bea cukai tetap akan di Kementerian Keuangan. Saya akan mengelola sendiri," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).Baca Juga:
Purbaya menyatakan bahwa alih-alih membentuk badan baru, ia akan fokus pada reformasi internal, terutama menutup celah kebocoran penerimaan negara, serta mendisiplinkan pegawai di dua direktorat strategis tersebut.
"Saya sendiri yang akan mendisiplinkan para pegawai di Pajak dan Bea Cukai. Kita akan bersihkan dan tata agar kinerjanya jauh lebih baik," tegasnya.
Pembentukan BPN sebelumnya merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye Pilpres 2024.
Badan tersebut dirancang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dan mendorong kenaikan rasio perpajakan (tax ratio).
Namun, Purbaya menilai tujuan tersebut masih bisa dicapai tanpa harus membentuk institusi baru.
Mantan Kepala LPS itu meyakini, meski tanpa BPN, rasio pajak Indonesia tetap akan mengalami peningkatan secara bertahap, seiring pulihnya sektor riil nasional.
"Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor riil, rasionya akan naik otomatis tuh 0,5 persen. Itu ada tambahan income Rp110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi," katanya optimistis.
Sebagai informasi, rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
Rasio ini menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas pengumpulan pajak dan kapasitas fiskal suatu negara.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menyidangkan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala
Ekonomi
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp192 triliun untuk s
Ekonomi
SIDOARJO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesan
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba d
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pan
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan Kriminal
