Purbaya Batalkan Pembentukan BPN, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Bawah Kemenkeu

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Dengan keputusan ini, pengelolaan seluruh sektor penerimaan negara, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan tetap berada di bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk sementara kayaknya [BPN] tidak akan dibangun. Pajak dan bea cukai tetap akan di Kementerian Keuangan. Saya akan mengelola sendiri," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:

• Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa

Purbaya menyatakan bahwa alih-alih membentuk badan baru, ia akan fokus pada reformasi internal, terutama menutup celah kebocoran penerimaan negara, serta mendisiplinkan pegawai di dua direktorat strategis tersebut.

"Saya sendiri yang akan mendisiplinkan para pegawai di Pajak dan Bea Cukai. Kita akan bersihkan dan tata agar kinerjanya jauh lebih baik," tegasnya.

Pembentukan BPN sebelumnya merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye Pilpres 2024.

Badan tersebut dirancang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dan mendorong kenaikan rasio perpajakan (tax ratio).

Namun, Purbaya menilai tujuan tersebut masih bisa dicapai tanpa harus membentuk institusi baru.

Mantan Kepala LPS itu meyakini, meski tanpa BPN, rasio pajak Indonesia tetap akan mengalami peningkatan secara bertahap, seiring pulihnya sektor riil nasional.

"Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor riil, rasionya akan naik otomatis tuh 0,5 persen. Itu ada tambahan income Rp110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi," katanya optimistis.

Sebagai informasi, rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio ini menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas pengumpulan pajak dan kapasitas fiskal suatu negara.

Sebelumnya, ekonom dan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pembentukan BPN bertujuan untuk memusatkan dan memperkuat pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara secara lebih efektif.

Namun, dengan kebijakan terbaru Purbaya, arah tersebut akan diambil melalui pendekatan reformasi internal, bukan melalui pembentukan badan baru.

Kebijakan ini menjadi keputusan penting kedua yang diambil Purbaya dalam sebulan masa jabatannya sebagai Menkeu, setelah sebelumnya menolak pendanaan APBN untuk proyek Family Office yang diusulkan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pembatalan pembentukan BPN ini menandai sikap tegas Menkeu Purbaya dalam menata ulang sistem fiskal nasional tanpa memperluas birokrasi, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri dalam mengelola langsung instrumen penerimaan negara yang strategis.*

(tb/a008)

Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa

Purbaya Tolak Usulan Luhut Pakai APBN untuk Family Office: Bangun Saja Sendiri!

Disindir Tak Punya Wewenang, Purbaya Balas: Saya Kan Pengawas Danantara!

Bukan Sekadar Tugas Keamanan, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Dapat Uluran Tangan dari Polda Aceh

Pajak Pensiun dan Pesangon Digugat ke MK, Pemohon Sebut Bebani Lansia dan Keluarga

Satgas BLBI Terancam Dibubarkan, Purbaya: Hanya Bikin Ribut, Hasil Minim!