Piala Dunia 2026: Duel Haaland–Mbappé hingga Aksi Terakhir Messi–Ronaldo Warnai Hasil Drawing
MEDAN Piala Dunia 2026 semakin mendekat. Hanya tujuh bulan menjelang turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dimulai pada 11 Juni hing
OLAHRAGA
JAKARTA — Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala catatan kredit kecil.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menyepakati langkah strategis memutihkan utang-utang kecil di bawah Rp1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025), yang membahas percepatan akses pembiayaan dan ketersediaan perumahan rakyat.Baca Juga:
Menkeu Purbaya menilai persoalan utama dalam pembiayaan perumahan bagi MBR ada pada sisi permintaan, di mana banyak calon debitur yang layak namun terhambat akibat pinjaman kecil, seperti cicilan pulsa atau barang elektronik.
"Saya sudah minta BP Tapera mendata calon debitur KPR yang terhambat karena punya utang maksimal Rp1 juta. Rencananya akan diputihkan," kata Purbaya.
Berdasarkan laporan BP Tapera, terdapat lebih dari 100.000 orang yang masuk dalam kategori ini.
Dalam beberapa kasus, pengembang bahkan bersedia menanggung beban utang kecil tersebut demi mempercepat proses kepemilikan rumah bagi MBR.
Langkah selanjutnya, koordinasi teknis dengan OJK akan segera dilakukan. Ara menyebut pertemuan dengan OJK dijadwalkan Senin (20/10/2025), dan Purbaya akan bertemu langsung dengan jajaran OJK pada Kamis (23/10/2025).
Dalam pertemuan yang sama, pemerintah juga mengukuhkan dukungan fiskal besar-besaran untuk program perumahan rakyat:
- Bunga KPR subsidi tetap 5 persen
- Kuota renovasi rumah naik drastis: dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit (BSPS)
- Kuota KPR subsidi FLPP tahun depan tetap tinggi: 350.000 unit
- Pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian baru di tiga lokasi strategis
"Kami ingin memanfaatkan aset negara untuk membangun perumahan. Pak Menkeu langsung siapkan tiga lokasi. Saya juga akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan terkait lahan sitaan," ujar Ara.
Cakupan kolaborasi antara Kemenkeu dan Kementerian PKP dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perumahan secara menyeluruh.
Mulai dari menghapus hambatan administratif, membuka akses pembiayaan, menyediakan lahan, hingga meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
MEDAN Piala Dunia 2026 semakin mendekat. Hanya tujuh bulan menjelang turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dimulai pada 11 Juni hing
OLAHRAGA
BANDA ACEH Pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dikebut setelah 12 tower transmisi tegangan tinggi runtuh diterjang banjir bandang pa
PERISTIWA
NAGAN RAYA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memastikan Pemerintah Aceh akan mempercepat pembangunan satu unit jembatan pada ruas jalan prov
PERISTIWA
BENER MERIAH Lebih dari sepekan setelah banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 46.611 warga masih ter
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor
PERISTIWA
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di Kecamata
PERISTIWA
BANDA ACEH Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, beserta istri ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah pada Selasa (2/12/2025) me
PEMERINTAHAN
MALUKU UTARA Satuan Tugas (Satgas) Terpadu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan nikel di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Indus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan bantuan kepada Indonesia terkait bencana banjir dan longsor yan
NASIONAL
JAKARTA Sebuah aksi demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Sabtu (6/12/2025). Unjuk rasa tersebut akan berlangsung di de
PERISTIWA