JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan defisit neraca perdagangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 1,3 juta ton. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 6,5 hingga 7 juta ton LPG setiap tahunnya.Baca Juga:
"Impor kita sekarang untuk LPG, total konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita hanya 1,3 juta ton. Impor kita kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton," ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (15/10/2025).
Melihat kondisi tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan batu bara berkalori rendah menjadi DME yang dapat berfungsi sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi dan kemandirian energi nasional.
"Ke depan, batu bara ini tidak hanya dipakai untuk bahan bakar smelter atau pembangkit listrik, tapi juga menjadi substitusi LPG untuk membangun industri DME," jelasnya.
Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang mampu meningkatkan nilai ekspor Indonesia hingga 10 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Ia optimistis hilirisasi batu bara menjadi DME juga dapat memberikan dampak ekonomi serupa.
"Ekspor kita di 2017–2018 dari komoditas nikel sekitar 3,3 miliar dolar AS. Setelah kita hentikan ekspor bijih mentah dan bangun industri pengolahannya, ekspor nikel pada 2023–2024 sudah mencapai 35 hingga 40 miliar dolar AS," tegasnya.
Pemerintah berharap, proyek hilirisasi DME ini tidak hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menggantikan PP Nomor 79 Tahun 2014. Regulasi ini memuat peta jalan pemanfaatan DME sebagai energi alternatif pengganti LPG.
Dalam beleid tersebut disebutkan, mulai tahun 2030, Indonesia menargetkan pemanfaatan DME dari nol hingga 600 ribu ton setara minyak (TOE). Jumlah ini akan meningkat menjadi 3 hingga 3,6 juta TOE pada periode 2040–2060.
Sebaliknya, penggunaan LPG diproyeksikan terus menurun dari 11 juta TOE pada 2030 menjadi 0,8–0,9 juta TOE pada tahun 2060.
"Ini salah satu langkah konkret yang akan kita dorong untuk mewujudkan kemandirian energi nasional," tutup Bahlil.*
(cb/m006)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
