Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai peluang Indonesia untuk kembali memperoleh tarif impor 0 persen bagi produk sawit di pasar Amerika Serikat (AS) masih terbuka lebar.
Menurutnya, secara historis, tarif impor sawit ke Negeri Paman Sam memang pernah berada di level tersebut.
"Mungkin saja (tarif 0 persen) bisa kembali, karena sebelumnya juga sudah pernah segitu. Kita cukup besar untuk sawit, kontribusinya mencapai 89,9 persen. Selain itu, Amerika tidak memproduksi minyak sawit dan tetap membutuhkannya," ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Eddy menjelaskan, ekspor sawit Indonesia terus meningkat karena kebutuhan industri pangan di AS yang tinggi.
Kondisi ini, menurutnya, menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
"Artinya, ada kemungkinan (tarif 0 persen) karena konsumen di sana membutuhkan, dan ini win-win situation. Amerika juga sudah meminta beberapa produk kita mendapat tarif 0 persen," jelasnya.
Eddy menilai, untuk mencapai kesepakatan tarif 0 persen, pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip take and give atau timbal balik dalam negosiasi perdagangan dengan AS.
"Ya, harus seimbang. Mereka minta juga begitu, kita juga harus minta yang sama supaya balance, tidak berat sebelah. Jadi harusnya bisa diperjuangkan untuk kembali jadi 0 persen," tegasnya.
Sebagai contoh, Eddy menyebutkan beberapa komoditas yang dapat dijadikan bahan negosiasi, seperti penambahan impor kedelai dari AS maupun pembelian pesawat Boeing yang selama ini menjadi bagian dari hubungan dagang kedua negara.
"Kita kan impor kedelai cukup besar, dan rencana pembelian Boeing juga ada. Nah, dari situ lah pemerintah bisa mencari titik temu agar tarif sawit bisa turun," tambahnya.
Sementara itu, Ekonom Bidang Pertanian CORE Indonesia, Eliza Mardian, mengingatkan bahwa upaya memperoleh tarif 0 persen seperti Malaysia bukan hal yang mudah.
Ia menilai, negosiasi dengan AS akan melibatkan trade-off besar atau pengorbanan yang signifikan.
"Untuk mendapat 0 persen seperti Malaysia, pasti ada konsekuensinya. Tidak akan gratis, akan ada komitmen pembelian besar atau konsesi ekonomi lain," kata Eliza.
Menurutnya, daripada memaksakan tarif 0 persen di pasar AS yang pangsa pasarnya relatif kecil, pemerintah lebih baik mengoptimalkan pasar potensial lain yang memberikan keuntungan lebih besar bagi ekspor sawit Indonesia.
"Lebih baik fokus memperkuat pasar potensial. Kita tidak harus sama seperti Malaysia. Strategi pengembangan sawit nasional harus disesuaikan dengan kondisi domestik," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan memulai negosiasi tarif impor dengan AS pada November 2025, setelah pertemuan APEC.
Airlangga menargetkan agar sejumlah komoditas strategis seperti sawit, kakao, dan karet dapat memperoleh tarif 0 persen, sebagaimana yang diterima Malaysia.
"(Harapannya) nol persen, sama seperti yang didapatkan Malaysia. Produk-produk seperti kelapa sawit, kakao, dan karet itu seluruhnya diupayakan bisa nol, karena Amerika tidak bisa memproduksinya," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta.*
(kp/M/006)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL