Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp 3.207.459 per bulan, meningkat 7,04 persen dibandingkan UMP 2025.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali untuk sektor pariwisata bidang penyediaan akomodasi dan makanan minum ditetapkan sebesar Rp 3.267.693 per bulan.
Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.Baca Juga:
Menurut Gubernur Bali I Wayan Koster, penetapan UMP dan UMSP melalui proses sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja.
"Proses ini dilakukan secara konstruktif dan dinamis, memastikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha," ujar Koster, Rabu (24/12/2025).
Koster juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mendukung implementasi UMP dan UMSP melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan di lapangan.
Penetapan UMP dan UMSP Bali ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021, serta memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Dengan kenaikan ini, diharapkan pekerja memperoleh upah yang layak, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi perusahaan.*
(k/dh)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL