Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
JAKARTA– Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Dari alokasi APBN Kementerian Pertanian 2026, sebesar Rp 1,49 triliun sudah siap digulirkan, termasuk Rp 736,21 miliar untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan hingga sedang, Rp 68,6 miliar untuk bantuan benih tanaman pangan, serta Rp 641,25 miliar untuk penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida.Baca Juga:
Meski demikian, Menteri Amran menilai jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan untuk pemulihan total.
Anggaran tambahan yang diusulkan mencakup Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi sawah, Rp 456,4 miliar untuk pemulihan kawasan perkebunan, bantuan benih hortikultura Rp 19,1 miliar, pakan ternak Rp 262,8 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya Rp 291 miliar.
Amran menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN untuk penataan ruang dan Kementerian PUPR dalam perbaikan jaringan irigasi sawah yang rusak berat.
"Usulan tambahan anggaran ini kami sampaikan agar program swasembada pangan nasional tidak terganggu akibat bencana di Sumatera," ujar Amran.
Ia berharap dukungan penuh DPR RI agar usulan ini segera disetujui dan pemulihan pertanian dapat dipercepat.
Menurut data Kementan, bencana alam di tiga provinsi di Sumatera telah merusak puluhan ribu hektare sawah dan menyebabkan kerugian signifikan bagi petani.
Pemulihan sektor pertanian dianggap krusial agar stabilitas pangan nasional tetap terjaga.*
(d/dh)
MEDAN Kuasa hukum pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menilai proses
POLITIK
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap
PEMERINTAHAN
LANGKAT Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Salmon Sumihar Sagala mendesak Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan Dana Bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga Septembe
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriks
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan 49 ton beras bantuan pangan kepada 1.656 Keluarga Penerima Manfaat (KPM
EKONOMI
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Alexander Halim alias Akuang alias L
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Medan kembali menjadi sorotan. DPRD Medan menerima laporan warga yang dinilai layak men
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi menangkap seorang pria berinisial H (31) yang diduga mengedarkan sabu di sebuah rumah di Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, Kelur
HUKUM DAN KRIMINAL