Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,7%, Purbaya: World Bank Salah Hitung!
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa skema insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah skema pembagian keuntungan.
Menurut Sony, insentif sebesar Rp6 juta per hari merupakan mekanisme pembiayaan berbasis ketersediaan layanan (availability payment), yakni kompensasi atas kesiapan fasilitas dan operasional dapur sesuai standar teknis dalam Juknis 401.1 Tahun 2026.
"Insentif tersebut adalah pembayaran atas ketersediaan fasilitas dan layanan yang memenuhi standar. Negara membayar kesiapan, bukan membeli makanan untuk dijual kembali," ujar Sony dalam keterangan pers, Sabtu (21/2/2026).Baca Juga:
Sony menjelaskan, insentif itu mencakup penyediaan infrastruktur dapur gizi seperti bangunan, peralatan, sistem keamanan pangan, hingga tenaga pendukung terlatih.
Dengan kata lain, pembayaran diberikan atas kesiapan operasional, bukan volume makanan yang diproduksi.
BGN juga menanggapi pertanyaan publik terkait pembayaran insentif pada hari libur nasional.
Sony menyebut pembayaran tetap dilakukan berdasarkan prinsip standby readiness atau kesiapsiagaan fasilitas.
"Meski siswa libur, fasilitas, sistem pengawasan, dan tenaga ahli tetap harus siap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk intervensi gizi darurat, misalnya dalam situasi bencana," kata Sony.
Sony mengklaim skema kemitraan ini tidak membebani belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengilustrasikan, apabila pemerintah membangun sendiri 30.000 unit SPPG dengan estimasi Rp3 miliar per unit, kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp90 triliun, belum termasuk biaya lahan dan perawatan jangka panjang.
Dengan pola kemitraan, investasi pembangunan dapur ditanggung mitra. Negara, kata dia, cukup membayar insentif harian sesuai ketersediaan layanan.
"Skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur gizi secara masif dalam hitungan bulan, bukan tahun. Negara pada dasarnya 'membeli waktu' pembangunan, sementara risiko konstruksi, pemeliharaan, dan operasional berada pada mitra," ujarnya.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi laporan Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur
EKONOMI
JAKARTA Salah satu tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rustam Effendi, membantah adanya permintaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendapat pengawalan udara ketat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) saat melakukan k
NASIONAL
JAKARTA Fenomena berburu tautan saldo digital atau link saldo DANA gratis kembali ramai diperbincangkan di ruang digital. Tren ini muncul
EKONOMI
GUNUNGSITOLI Kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, pada Kamis sore (9/4
PERISTIWA
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat kembali menjadi sorotan pu
NASIONAL
SIMALUNGUN Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali memeriksa delapan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyidikan kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDody Wijaya. REVISI UndangUndang Pemilu kembali dibahas. Komisi II DPR mulai menghimpun masukan publik. Seperti biasa, isu yang langsu
OPINI
JAKARTA Sholat istikharah merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam ketika dihadapkan pada pilihan atau kebimbang
AGAMA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy T
HUKUM DAN KRIMINAL