BGN: Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Mitra SPPG Bukan Skema Bagi Untung MBG

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa skema insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah skema pembagian keuntungan.

Menurut Sony, insentif sebesar Rp6 juta per hari merupakan mekanisme pembiayaan berbasis ketersediaan layanan (availability payment), yakni kompensasi atas kesiapan fasilitas dan operasional dapur sesuai standar teknis dalam Juknis 401.1 Tahun 2026.

"Insentif tersebut adalah pembayaran atas ketersediaan fasilitas dan layanan yang memenuhi standar. Negara membayar kesiapan, bukan membeli makanan untuk dijual kembali," ujar Sony dalam keterangan pers, Sabtu (21/2/2026).

Baca Juga:

• BGN Bantah Mitra SPPG Raup Untung Rp1,8 Miliar per Tahun, Sebut Itu Pendapatan Kotor

Sony menjelaskan, insentif itu mencakup penyediaan infrastruktur dapur gizi seperti bangunan, peralatan, sistem keamanan pangan, hingga tenaga pendukung terlatih.

Dengan kata lain, pembayaran diberikan atas kesiapan operasional, bukan volume makanan yang diproduksi.

BGN juga menanggapi pertanyaan publik terkait pembayaran insentif pada hari libur nasional.

Sony menyebut pembayaran tetap dilakukan berdasarkan prinsip standby readiness atau kesiapsiagaan fasilitas.

"Meski siswa libur, fasilitas, sistem pengawasan, dan tenaga ahli tetap harus siap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk intervensi gizi darurat, misalnya dalam situasi bencana," kata Sony.

Sony mengklaim skema kemitraan ini tidak membebani belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengilustrasikan, apabila pemerintah membangun sendiri 30.000 unit SPPG dengan estimasi Rp3 miliar per unit, kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp90 triliun, belum termasuk biaya lahan dan perawatan jangka panjang.

Dengan pola kemitraan, investasi pembangunan dapur ditanggung mitra. Negara, kata dia, cukup membayar insentif harian sesuai ketersediaan layanan.

"Skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur gizi secara masif dalam hitungan bulan, bukan tahun. Negara pada dasarnya 'membeli waktu' pembangunan, sementara risiko konstruksi, pemeliharaan, dan operasional berada pada mitra," ujarnya.

Sony juga menyoroti risiko yang ditanggung mitra, termasuk potensi keracunan makanan hingga kerusakan fasilitas.

Jika terjadi kejadian luar biasa, seperti kasus keracunan, operasional SPPG dapat dihentikan bahkan ditutup permanen.

"Risiko kerugian investasi sepenuhnya ditanggung mitra," kata Sony.

Ia menambahkan bahwa anggaran bahan baku berbeda dengan insentif fasilitas. Dana bahan baku tidak masuk ke rekening pribadi mitra, melainkan ditempatkan dalam virtual account operasional yang pencairannya diawasi dan dibayarkan sesuai bukti belanja riil.

"Apabila terdapat selisih harga bahan, dana tersebut tidak dapat ditarik menjadi keuntungan mitra dan tetap tercatat dalam sistem keuangan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan Juknis 401.1, satu-satunya hak mitra adalah insentif fasilitas, bukan keuntungan dari penjualan lauk atau porsi makanan," ujar Sony.*

(tt/ad)

BGN Bantah Mitra SPPG Raup Untung Rp1,8 Miliar per Tahun, Sebut Itu Pendapatan Kotor

Survei Indekstat: 95% Publik Rasakan Manfaat Program MBG Prabowo-Gibran

Natalius Pigai: Upaya Menghapus Program Pemerintahan Presiden Prabowo Adalah Penolakan terhadap HAM

Mensesneg Tanggapi Teror terhadap Ketua BEM UGM: Tidak Tahu Siapa, Tapi Kritik Harus Disampaikan dengan Etika

Komisi X DPR Tegaskan MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan, Justru Tambah Sarpras & Kesejahteraan Guru

20 Kelompok Tani Siatas Barita Terima Pupuk Bersubsidi, Ongkos Angkut Gratis!