JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun dari India.
Impor tersebut dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional dan tidak mendorong perputaran ekonomi domestik.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan pihaknya telah menerima masukan dari pelaku industri dan asosiasi otomotif sebelum menyampaikan sikap tersebut.Baca Juga:
"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).
Rencana impor itu akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program.
Saleh menilai industri otomotif dalam negeri masih mampu menyediakan kendaraan pick-up yang dibutuhkan program tersebut.
Menurut dia, langkah impor kendaraan secara utuh (completely built up/CBU) justru berpotensi mematikan industri yang tengah tumbuh.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang berkembang," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa secara hukum, impor kendaraan operasional memang tidak melanggar ketentuan.
Namun secara kebijakan industri, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap utilisasi pabrik otomotif dalam negeri.
Menurut Saleh, pembangunan koperasi desa seharusnya menjadi penggerak industri nasional, bukan malah meningkatkan ketergantungan pada produk impor.
Saleh juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya nasional.
Kebijakan impor dalam jumlah besar, kata dia, perlu diselaraskan dengan agenda tersebut.
"Semangat hilirisasi dan kemandirian ekonomi harus bertumpu pada penguatan kapasitas produksi nasional, bukan memperbesar ketergantungan impor," ujarnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan rencana yang beredar, sebanyak 105.000 unit kendaraan akan didatangkan secara bertahap sepanjang 2026.
Rinciannya meliputi 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.*
(tt/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
