JAKARTA – Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai belum sepenuhnya sehat dan merata bagi seluruh pelakunya.
Hal ini disampaikan Budi Mulyawan, Pendiri Jaya Center Foundation dan Pembina Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026, dalam pertemuan dengan Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan RI, Syaifullah, S.E., M.Ec., Ph.D, pada Kamis (26/2/2026).
Menurut Budi, keberhasilan kuantitatif tersebut tidak bisa menutupi masalah struktural di industri film Indonesia, yang masih terpusat pada rumah produksi besar.Baca Juga:
Sineas independen dan UMKM film di daerah kerap menghadapi keterbatasan pendanaan, distribusi, dan perlindungan kerja.
"Kalau kita hanya melihat dari sisi jumlah penonton dan dominasi pasar, memang membanggakan. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling banyak menikmati keuntungan itu? Apakah sudah merata sampai ke komunitas dan pelaku film di daerah?" ujar Budi.
.jpeg)
Budi menekankan urgensi demokratisasi perfilman berbasis UMKM sebagai solusi pemerataan kesempatan dan penguatan industri secara berkelanjutan. Ia menilai reformasi ini penting dari perspektif sosial, ekonomi, dan budaya.
Dari sisi sosial, demokratisasi membuka peluang bagi talenta muda dari seluruh Indonesia, termasuk Papua, Sumatera, Kalimantan, dan NTT, untuk berkarya profesional.
"UMKM film bisa menjadi laboratorium kreatif bagi SDM lokal," katanya. Ia juga menyoroti keadilan kerja bagi kru film, yang sering menghadapi jam kerja ekstrem tanpa jaminan sosial yang jelas.
Dari sisi ekonomi, Budi menegaskan bahwa produksi film, bahkan skala kecil, bisa menggerakkan UMKM lokal, membuka lapangan kerja, dan mempromosikan pariwisata daerah.
Skema pembiayaan inklusif seperti pinjaman lunak, matching fund, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro dianggap kunci agar UMKM film tetap kompetitif.
Dari sisi budaya, demokratisasi berbasis UMKM akan mendorong keberagaman cerita dan identitas nasional.
"Daya saing global bukan soal budget besar, tapi kekayaan narasi. Cerita lokal yang kuat bisa jadi kekuatan soft power Indonesia," jelasnya.
Budi juga menekankan perlunya literasi film agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi mampu mengapresiasi karya secara kritis. Ia menekankan bahwa keberhasilan industri tidak cukup diukur dari angka box office, melainkan dari distribusi manfaat yang adil.
"Ini bukan sekadar pilihan kebijakan. Ini kebutuhan. Industri yang sehat adalah industri yang tumbuh bersama, bukan hanya untuk segelintir pihak," pungkasnya.*
(dh)
BATU BARA Pemberantasan narkoba terus digencarkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Batu Bara. Terbaru, Unit Reskrim Polsek
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastrukt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Rombongan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan kunjungan ke Masjid Istiqomah Nagori Rambung
AGAMA
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Masyarakat Dusun Lam Me, Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, menggelar buka puasa bersama dengan Tuha Peut dan aparatur gampong, K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan terkait p
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
