JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan perpajakan, termasuk terkait tunjangan hari raya (THR), dijalankan secara adil.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi polemik pemotongan pajak THR bagi pegawai sektor swasta.
"Kami akan menjalankan perpajakan yang cukup fair," kata Purbaya.Baca Juga:
Menurut Purbaya, THR bagi aparatur sipil negara (ASN) ditanggung pemerintah karena mereka bekerja di instansi pemerintah.
Sementara pegawai sektor swasta sebaiknya menyampaikan aspirasi terkait THR kepada pimpinan perusahaan masing-masing.
"Untuk ASN ditanggung (pemerintah) bosnya. Jadi, kalau swasta protes, protes ke bosnya," ujar Purbaya.
Ia menambahkan, mengubah aturan parsial hanya untuk memenuhi kepentingan satu pihak akan sulit dilakukan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pegawai swasta tetap memiliki fasilitas THR sesuai kebijakan perusahaan.
Implementasi tarif efektif rata-rata (TER) hanya bertujuan membagi beban pajak setiap bulan, bukan mengubah jumlah pajak yang harus dibayar.
"Sebenarnya enggak ada masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara per bulan," kata Bimo.
Secara teknis, THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai yang masuk objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemotongan pajak THR menggunakan mekanisme TER yang terbagi dalam tiga kategori sesuai penghasilan, status perkawinan, dan jumlah tanggungan, dengan tarif mulai 0% hingga 34%.
Sementara itu, ASN, TNI, dan Polri mendapatkan THR dan gaji ke-13 tanpa potongan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan pembaruannya pada 2025-2026.
Dengan demikian, ASN menerima THR secara penuh, berbeda dengan pekerja sektor swasta yang tetap terkena pemotongan pajak sesuai aturan.*
(bs/ad)
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL
JAKARTA Bulan Ramadan 1447 Hijriah segera memasuki sepuluh malam terakhir, periode istimewa yang dinanti umat Islam untuk mendapatkan Lail
AGAMA
