BKKBN Bahas Skema MBG untuk Warga Baduy Dalam
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhir yang diambil pemerintah di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang masih berkecamuk.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan berbagai skenario postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi.Baca Juga:
"Saya minta kalau bisa opsi itu [BBM subsidi naik] paling akhir, bukan terakhir, paling akhir," kata Misbakhun.
Harga minyak Brent dunia sempat menembus US$119,50 per barel, sebelum akhirnya turun ke level US$98,96 per barel.
Penurunan ini tercatat sebagai koreksi terbesar sepanjang sejarah dari level tertinggi intraday ke harga penutupan.
Sementara ICP (Indonesian Crude Price) ditetapkan pemerintah sekitar US$70 per barel.
Misbakhun menekankan, kenaikan harga BBM bersubsidi otomatis akan berdampak pada harga kebutuhan pokok, pangan, dan transportasi.
Hal ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, sekaligus memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
"Kalau daya beli masyarakat terpengaruh, maka akan memengaruhi tingkat pertumbuhan kita," jelas anggota Fraksi Golkar tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi kas negara masih cukup untuk menahan gejolak harga energi global dan melindungi daya beli masyarakat.
"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM. Kita lihat kondisinya dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Pasar Tanah Abang.
Purbaya menambahkan, pemerintah akan terus memantau harga minyak dunia dan siap menyesuaikan postur APBN sebagai "shock absorber" atau peredam guncangan jika lonjakan harga minyak berlanjut.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan paling lambat sebulan ke depan untuk menentukan langkah fiskal yang tepat.
"Kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. APBN tetap menjadi shock absorber untuk menahan dampak gejolak energi global," pungkasnya.*
(bb/ad)
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI
MEDAN Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL